Nasional
Diskriminatif Tes Keperawanan Calon Prajurit Perempuan TNI, Pihak Lembaga Tertinggi Dukung KSAD
Syarat tes keperawanan itu dinilai diskriminatif. Pihak parlemen dukung keputusan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.
Selain itu juga, kata dia, contohnya terkait bagaimana perilaku seksual dan bahkan calon prajurit tersebut sudah pernah menikah atau belum.
"Jika pemeriksaan itu dihapus begitu saja, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan 'profiling' kesehatan dan moral calon anggotanya secara lebih komprehensif," kata Fahmi.
Fahmi bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon.
"Namun saya tidak sepakat jika pemeriksaan genital baik bagi laki-laki maupun perempuan dihapuskan, mengingat hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi salahsatu data/informasi penting dalam tahapan seleksi berikutnya untuk benar-benar mendapatkan personel dengan standar kesehatan dan moral yang diharapkan," kata dia.
(Kompas TV/Tribunnews.com)
Tautan:
https://www.kompas.tv/article/201152/komisi-i-dpr-dukung-ksad-jenderal-andika-perkasa-hapus-tes-keperawanan-dalam-merekrut-prajurit?page=all