Kabar Papua

Wapres Ma'ruf Amin Soroti Otsus Papua: Tugas Saya untuk Mengawal Agar Dananya . .

K.H. Maruf Amin menyoroti pembangunan Papua di masa mendatang dan kawal dana Otsus Papua.

Editor: Frandi Piring
Tribunnews.com/BPMI Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin soroti otsus Papua dan pembangunan di Papua. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Presiden ( wapres ) Republik Indonesia K.H. Maruf Amin menyoroti pembangunan Papua di masa mendatang.

"Terdapat dua dasar utama dalam membangun disana, yakni Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020 serta UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua," kata K.H Maruf Amin dalam Dialog Interaktif Nasional yang digelar Tribun Network pada Kamis (12/8/2021) sore malalui daring.

K.H. Maruf Amin langsung ditunjuk sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3) pada Juli lalu setelah perubahaan Undang-undang Otsus terbaru.

"Kenaikan dana Otsus diharapkan nantinya memberikan manfaat yang besar masyarakat Papua,"ujar Wakil Presiden RI ke-13 ini.

Wakil Presiden <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/maruf-amin' title='Maruf Amin'>Maruf Amin</a> saat menghadiri doa dan dzikir nasional untuk keselamatan bangsa secara online, Kamis :16/4/2020) malam.

(Foto: Wakil Presiden Maruf Amin/Dok. KIP/Setwapres)

KH Maruf Amin yang juga Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua itu mengatakan nantinya akan ada program-program yang diatur langsung oleh pemerintah dalam pengawasan tata kelola yang ketat.

"Tugas saya untuk mengawal agar dananya tidak terjadi kebocoran dimana-mana, khususnya pada berbagai aspek pendidikan, kesehatan serta ekonomi,"katanya.

Dia mengatakan, pemerintah akan berusaha untuk segalanya dapat berjalan dengan baik dan harus menghilangkan hambatan yang selama ini terjadi.

"Pemerintah pusat punya kemauan yang kuat untuk bangun Papua namun memang tidak optimal, karenanya dibangun badan khusus agar lebih efektif," ujarnya.

Ia menegaskan sudah tak boleh ada hambatan yang terjadi dalam pembangunan Papua dimasa sekarang.

Dugaan penyalahgunaan dana otsus Papua

Dugaan penyelewengan dana otonomi khusus Papua atau Dana Otsus Papua, yang dikabarkan merugikan negara sebesar Rp 1,8 triliun menjadi sorotan.

Pemerintah nantinya melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang menjadi leading sector.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved