Anggota DPD RI Tak Percaya, Hasil Survei Sebut Pendukung PDIP dan Golkar Setuju Jokowi 3 Periode

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hasil survei lembaga Indostrategic yang menyimpulkan responden pendukung partai besar seperti PDIP dan Golkar mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode, membuat kaget Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman.

Thaha menyebut, jika hasil survei benar adanya, seharusnya akan terlihat dalam langkah politik PDIP dan Golkar.

"Saya tidak percaya hasil survei itu," ungkap Thaha kepada Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).

Thaha meyakini, sebagai dua parpol besar, PDIP dan Golkar tentu memiliki etika politik kebangsaan yang kental, jauh lebih kental ketimbang politik kekuasaan.

"Jadi, kontras dengan hasil survei itu, Golkar dan PDIP tentunya telah meradar calon-calon presiden mendatang sebagai manifestasi betapa kedua parpol itu bersikukuh bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode atau sepuluh tahun," ungkapnya.

Namun, seandainya Golkar dan PDIP kemudian bersikap sebagaimana hasil survei tersebut, Thaha meyakini kedua partai itu akan mendapat kritik tajam dari masyarakat.

Sementara itu, Thaha bersikap menentang keras penambahan masa jabatan presiden.

"Kita harus berhenti berpikir bahwa Indonesia seolah akan maju hanya jika dipimpin oleh orang yang sama," ungkapnya.

Meski sebagian masyarakat berasumsi Indonesia hari ini memiliki pemimpin yang baik, Thaha menyebut seluruh elemen bangsa harus optimis bahwa tetap ada warga negara yang mampu menjadi pemimpin nasional yang baru.

"Kita harus cari, kita harus temukan, dan kita harus pilih nama baru itu," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Thaha, ketika faktanya semakin banyak kalangan yang sangsi pada efektivitas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semakin kuat keharusan bagi kita untuk berikhtiar sekuat tenaga bahwa tahun 2024 nanti Indonesia memiliki duet presiden dan wakil presiden baru," ungkapnya.

Survei Lembaga Indostrategic

Sementara itu, survei yang menyimpulkan pendukung PDIP dan Golkar setuju dengan wacana masa jabatan tiga periode dilakukan oleh lembaga Indostrategic pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 lalu.

Dikutip dari Kompas.tv, survei dilakukan terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.