Keberadaan Warga di Lahan KEK Bitung, Edison Humiang Sebut bakal Ada Tersangka

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan informasi mengejutkan, terkait dengan rencana pengosongan dan penertiban lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung, Provinsi Sulut, Kamis (22/7/2021).

Menurut informasi yang disampaikan Drs Edison Humiang Asissten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, keberadaan warga di lokasi KEK yang berdiri di Kelurahan Segerat, Kelurahan Manembo-Nembo dan Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Bitung sudah sampai ke aparat penegak hukum.

"Sekarang oleh Direskrimum Polda Sulut, sudah melakukan penyelidikan terhadap beberapa oknum-oknum yang diduga sebagai otak yang memobilisasi warga masuk, menduduki dan tinggal di lahan KEK. Ada juga beberapa saksi yang dipanggil, memberikan keterangan terkait dugaan adanya oknum-oknum yang dengan sengaja memobilisasi warga," kata Edison Humiang dalam jumpa pers dengan wartawan, Kamis (22/7).

Lanjut mantan Plt Walikota Bitung ini, apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut bentuk kejahatan atau kriminal dengan sengaja masuk atau menyerobot lahan milik pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya, terkait dengan proses penyelidikan yang tengah dilakukan pihak Polda Sulut ada beberapa informasi telah disampaikan ke Pemprov Sulut, Biro Hukum dan Pemkot Bitung bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan akan di tingkatakan ke tahap penyidikan.

"Nah, kalau sudah penyidikan berarti akan ada tersangka," tambah Humiang.

Kembali Humiang bilang, selain proses hukum yang tengah dilakukan Polda Sulut ada upaya-upaya dari intelejen melakukan pemantauan dan pengecekan lebih lanjut agar ada kesadaran dari warga yang menduduki lahan KEK agar cepat keluar.

Pihaknya tidak punya niat ataupun keinginan terjadinya upaya paksa bahkan kekerasan, namun jika warga disana masih tetap bersikerah hingga ada upaya lainnya pihaknya tidak segan mengambil langkah penertiban menggunakan alat berat alias membongkar bangunan rumah.

Humiang kembali menyampaikan, alat pendukung untuk pembongkaran atau pengosongan berdasarkan Permendagri 4 tahun 2011 dasar SOP Satpol PP sebagai pengaman dan penegak perda serta aset daerah.

Hingga saat ini dari informasi yang dihimpun, ada banyak masyarakat yang kembali menempati lahan KEK Bitung pasca di kosongkan pada bulan Februari 2016.