'Kalau Saya, PPKM Itu Sama dengan Pak Kapan Kita Mati', Setiap Hari Dua Orang Meninggal

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diterapkannya PPKM Darurat berarti memindahkan lokasi bekerja sebagian warga ibukota yang tadinya di kantor menjadi di rumah.

Soal gaji, tetap diterima mungkin dengan beberapa potongan tunjangan operasional.

Namun bagi warga miskin di Jakarta, PPKM darurat bisa berarti penderitaan.

Musababnya, mereka diintai kelaparan, penyakit, dan kemiskinan yang kian menjadi-jadi.

"Kalau saya, PPKM itu sama dengan Pak Kapan Kita Mati," ujar Bete (42), seorang warga Pademangan Barat di Jakarta Utara kepada Kompas.id, Senin (12/7/2021).

Pria yang biasanya berdagang aneka mainan anak di taman wisata pantai di Jakarta Utara itu kini tak lagi berjualan sejak tempat hiburan itu kembali ditutup akhir Juni 2021.

Ketika itu kasus Covid-19 melonjak drastis di Ibu Kota.

Sejak tak lagi berdagang, ayah satu anak itu kelabakan memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena tak lagi mampu membayar sewa kontrakan, Bete akhirnya tinggal di rumah mertua yang juga di Pademangan Barat.

Dia bersama istrinya kini bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mereka berharap tetap sehat dan tak terinfeksi Covid-19. Namun, mereka juga tak bisa hanya berdiam di rumah.

Bete termasuk penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp 300.000 per bulan dari Kementerian Sosial.

Bantuan terakhir yang diterima sebesar Rp 600.000 sudah diterima pada Mei 2021 untuk tahap April dan Mei.

Sementara, bantuan sosial untuk Juni dan Juli 2021 sampai saat ini belum mereka dapatkan.

”Kami bukannya tidak bersyukur.

Masa PPKM ini, kadang-kadang kita sakit hati. Dibilang masyarakat tenang.

Bagaimana kita tenang, yang benar-benar tidak ada penghasilan.

Pemerintah menganggap sebulan bantuan Rp 300.000 itu cukup,” ujarnya.

Hidup dalam ketidakberdayaan, dibayang-bayangi kematian

Menurut Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Eny Rochayati, masyarakat yang tinggal di kampung-kampung Jakarta, salah satunya di Jakarta Utara, kini hidup dalam ketidakberdayaan.

Warga bertahan tanpa nafkah hingga ada yang meninggal sesak napas tanpa teridentifikasi secara medis penyebab kematian tersebut.

”Kejadian kematiannya tinggi sekali. Setiap hari, ada kematian, paling tidak itu dua orang.

Gejalanya sama, sesak napas,” kata Eny.

Mereka yang meninggal itu, ada yang hanya bertahan di rumah hingga mengembuskan napas terakhir.

Sebagian warga meninggal setelah ditolak rumah sakit karena kapasitas ruang perawatan penuh.

Banyak warga yang sakit akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumah tanpa menjalani tes usap.

Sayangnya, sebagian dari mereka lalu tak tertolong dan meninggal.

Saat sudah meninggal, keluarga memakamkan jenazah warga yang bersangkutan tanpa protokol Covid-19.

Situasi ini menjadi ancaman tersendiri karena berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 kepada orang-orang terdekat yang mengurus jenazah tersebut dan di lingkungan permukiman warga.

Jaringan Rakyat Miskin Kota berharap kepada pemerintah untuk tak sekadar mengutamakan sosialisasi dan penegakan hukum PPKM darurat.

Warga miskin kini membutuhkan solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan persoalan kesehatan yang mendera warga.

”Orang sehat itu karena makan. Kita diminta tidak ke mana-mana untuk memutus mata rantai penularan.

Tetapi, kebutuhan kita tidak dipenuhi. Jadi mesti imbang, yang sakit ditolong, yang sehat juga ditolong,” ucap Eny lagi.

(Kompas.id/ Stefanus Ato)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.id dengan judul "Warga Miskin Ibu Kota Bertahan dengan Secuil Asa dan Sedikit Nafkah".

(Kompas.com)

Tautan:

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/14/13163061/penderitaan-berlapis-warga-miskin-jakarta-saat-pembatasan-mobilitas-ppkm?page=all#page2