Breaking News:

Polemik Vaksin Berbayar

Berpotensi Terjadi Korupsi, KPK Tak Mendukung Pola Vaksin Gotong Royong Individu Melalui Kimia Farma

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak mendukung program vaksin Gotong Royong melalui PT. Kimia Farma yang rencana akan dijual.

Dokumentasi Tribunnews
Berpotensi Terjadi Korupsi, KPK Tak Mendukung Pola Vaksin Gotong Royong Individu Melalui Kimia Farma 

"Akibatnya, Kimia Farma terpaksa menghentikan proses distribusi dan ribuan alat tes cepat terbengkalai di gudang Kimia Farma," kata Egi.

Ia mengatakan, sepanjang pandemi Covid-19, Kimia Farma juga kerap mengedarkan obat-obat yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19, tetapi belum terbuktikan secara klinis efektifitasnya.

"Obat-obat tersebut antara lain avigan, chloroquine, dan wacana distribusi ivermectin yang mulai berkembang sejak pertengahan Juni lalu," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menunjukan Kimia Farma berada dalam masalahan finansial.

Kata Egi, dalam pers rilis yang dikeluarkan pada Juli 2020, disebutkan bahwa Kimia Farma menarik fasiitas kredit yang digunakan sebesar Rp20 trilliun per 30 Juni 2020.

"Hingga pertengahan 2020, Kimia Farma juga belum melunasi medium term notes (MTN) sejak tahun 2017 sebesar Rp400 miliar, yang seharusnya telah jatuh tempo pada 15 September 2020," kata dia.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk sebagai pihak penyedia vaksin gotong royong menunda program vaksin berbayar bagi individu.

Masih Ada 112 Pegawai <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/kpk' title='KPK'>KPK</a> yang Positif Covid-19 - Warta Kota

Program vaksin berbayar ini yang sejatinya berjalan pada Senin (12/7/2021).

Berdasarkan rencana awal, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi berbayar sama seperti vaksin gotong-royong perusahaan, yaitu Sinopharm.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved