PPKM Mikro Manado dan Tomohon Diperketat, Ini Pendapat Pengamat Sosial

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pandemi virus corona (Covid-19) yang hingga saat ini belum selesai menyumbang perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di daerah perkotaan.

Hal tersebut karena masyarakat kota banyak menggantungkan hidupnya pada sektor jasa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan para pelaku ekonomi sangat dibatasi oleh jam operasional dan jumlah pengunjung.

Pembatasan yang diberlakukan tentu menyebabkan para pelaku ekonomi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan.

Apalagi tak sedikit pula membuat toko tutup sampai karyawan dirumahkan.

"Terjadinya penurunan pendapatan berimbas pada kehidupan keluarga, belum ditambah biaya pendidikan seperti pembelajaran daring.

Dengan demikian bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan," kata Pengamat Sosial Prof Dr Ferdinand Karebungu, Kamis (8/7/2021).

Tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.

Prof Ferdinan mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah di sektor pendidikan.

"Sekarang kan sistem pembelajaran daring, masalahnya adalah menyangkut HP, jaringan internet, dan paket data. Semua ini membutuhkan pembiayaan yg tidak sedikit," ujar Prof Ferdinand.

Di sini para guru dituntut lebih proaktif dalam sistem pembelajaran khususnya untuk berkunjung ke rumah siswa.

Namun hal tersebut tidak menghindarkan dari masalah.

Waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh guru banyak terbuang sehingga mereka memerlukan dana ekstra.

Terjadinya gelombang kedua penyebaran Covid-19 saat ini, apalagi muncul varian baru virus corona yaitu varian delta yang mutasinya lebih cepat membuat angka terpapar Covid-19 semakin meningkat.

Dengan memperhatikan kasus Covid-19 yang terus meningkat, maka pemerintah memberlakukan PPKM Mikro secara ketat terutama untuk Kota Manado dan Tomohon.