Sebelumnya 'The King Of Lip Service' Kini Trending #BAWAPULANGJOKOWI, Kritik Atas Kegagalan Negara

"Jadi ada narasi dari BEM UNS bahwa mungkin melihat momentum perlu kita refleksikan beberapa catatan- catatan yang perlu diingatkan kembali oleh pak Jokowi sebagai Presiden RI yang melontarkan janji-janji," tutur Zakky.

Kemudian dia mengklaim para mahasiswa juga sepakat dengan apa yang BEM UNS katakan yaitu bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menjaga ekonomi, serta supremasi hukum.

Dia mengaku pihaknya kecewa atas jawaban Jokowi soal kritikan yang dilontarkan mahasiswa dan masyarakat.

"Kami juga kecewa dengan respon Presiden Jokowi terkait kritik kita, dan malah menjawab dengan kritik itu wajar dan bahkan menyinggung soal kesopanan," ucap Zakky.

"Harapan kami, Pak Jokowi sadar bahwa dia banyak kekurangan, dan banyak hal yang dievaluasi," harapnya.

Reaksi PDI Perjuangan, Ketua DPR tersebut dijuluki Queen of Ghosting

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengaku sedih Ketua DPR RI Puan Maharani dijuluki Queen of Ghosting.

Julukan itu diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) sebagai kritik karena Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

"Ya jujur saya sangat sedih sekaligus prihatin, stigma yang dengan mudahnya dilontarkan oleh yang namanya 'maha siswa' khususnya Ibu Ketua DPR dikatakan sedemikian," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Dalam kritiknya, BEM KM Unnes menilai produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak berpihak kepada rakyat, misalnya revisi UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker.

Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Menurut Arteria, kritikan tersebut hanya didasarkan kepingan suatu fakta dan tanpa kajian.

"Hanya dengan mendasarkan prasangka tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, kajian untuk kemudian diuji publik tiba-tiba melakukan simpulan-simpulan yang seperti itu, yang bahkan cenderung menista, memfitnah dan menyerang kehormatan seseorang. Apalagi orang tersebut kepala lembaga tinggi negara dan kepala lembaga kepresidenan," ujarnya.

Lantas, Arteria mempertanyakan dasar Puan Maharani disebut tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Menurutnya, jangan hanya karena RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang tak kunjung disahkan, Ketua DPR RI disalahkan.