Pemkab Mitra Siapkan Sanksi Bagi Pembangkang PPKM Mikro

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tak main-main dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah sanksi pun disiapkan bagi para pembangkang kebijakan ini.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mitra, David Lalandos.

Menurutnya, saat ini pihaknya sementara intens melakukan kajian terhadap optimalisasi pemberlakuan PPKM termasuk dengan sanksinya.

“Untuk suratnya, tinggal ditandatangani. Yang pasti secepat mungkin akan kami keluarkan,” ucapnya.

Meski begitu, ia tak sungkan membeberkan beberapa contoh hukuman bagi orang maupun perusahaan yang dengan sengaja mengangkangi kebijakan ini.

“Misalnya untuk rumah makan atau toko ritel, kami sudah ambil kebijakan, kalau sudah lewat jam, masih bisa take away.

Tapi, kalau tetap dilanggar dengan mengumpulkan orang, maka kami tak akan segan untuk melakukan penutupan,” kata Lalandos saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/7/2021).

Selain itu, pihaknya juga telah mengatur untuk aktivitas di pasar, yang disinyalir bakal menjadi tempat penyebaran Covid-19.

“Kalau di pasar, pedagang itu wajib vaksin. Kalau tidak vaksin tidak bisa berdagang. Nanti kalau sudah vaksin, baru bisa berdagang Kembali,” jelasnya.

Ia menjelaskan, surat yang nantinya akan keluar tersebut bakal mengatur banyak hal termasuk dengan sanksinya.

“Semua diatur, mulai dari aktivitas di pasar, gereja, syukuran suka dan duka, serta tempat wisata,” ucapnya.

Ia menambahkan, diperlukan kesadaran bersama dalam memutus mata rantai Covid-19. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Mitra untuk mengikuti setiap kebijakan pemerintah.

“Semua harus kooperatif. Ini tanggungjawab bersama. Mari ikuti kebijakan pemerintah seperti mengikuti vaksin dan menerapkan lima m,” pungkasnya.

Tentang Mitra