Pelanggar PPKM Mikro di Tomohon Bakal Ditindak

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Kota Tomohon menjadi salah satu daerah yang melakukan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Sejumlah langkah pun diambil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tomohon dalam pengetatan PPKM Mikro.

Dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas dan stake holder, Kamis (8/7/2021), diputuskan beberapa hal.

Diantaranya segera dilakukan hari ini sosialisasi pelaku usaha ikuti protap ketat.

Tanggal 9 pemeriksaan Forkopimda di tempat-tempat usaha perihal protokol yang di lakukan. 

Selanjutnya mulai tanggal 10 Juli langsung pengambilan tindakan yang melanggar.

Selain itu, keputusan lainnya yakni Se-wilayah tara-tara raya tidak diijinkan untuk melaksanakan acara syukuran.

Jika ada kedukaaan hanya dihadiri keluarga dan pelaksaaannya dipersingkat.

Juga ada keputusan tempat ibadah ditutup, Karena Ibadah lewat pengeras suara/daring.

Serta pelaksanaan PPKM mikro diperketat termasuk di wilayah Tinoor Raya.

Adapun untuk tempat Pariwisata kapasitas maksimal yaitu 25 persen.

Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menyebut keputusan diambil sesuai hasil rapat jajaran Forkopimda.

"Tadi kami sudah rapat dan beberapa poin hasil rapat akan langsung ditindaklanjut," kata Caroll.

Dia pun secara tegas menyatakan bagi pelanggar PPKM Mikro akan dikenakan sanksi sesuai aturan.

"Kita lihat sesuai pelanggarannya. Bisa kita kenakan Perda. Bisa juga dikenakan UU Kesehatan atau UU tentang Wabah Penyakit Menular," katanya.

Pemkot Sendiri telah mengeluarkan Surat edaran Wali Kota bernomor 296/WKT/VII-2021 tertanggal 6 Juli 2021.

Dalam edaran tersebut terdapat 15 poin yang ditekankan, diantaranya pembatasan jam operasional tempat usaha hingga pukul 20.00 WITA.

Serta pembatasan acara suka duka ataupun syukuran yang maksimal dihadiri 25 orang.

"Edaran sudah kami sosialisasikan. Tadi sudah diturunkan Tim untuk sosialiasi langsung melalui pengeras suara. Juga disosialisasikan di tiap-tiap kelurahan," tukas Caroll.

Adapun dari Pantauan Tribun Manado, posko di seluruh kelurahan sudah diaktifkan sejak pekan lalu.

Selain itu, turut juga Petugas dari Unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja yang secara rutin melakukan sosialisasi sekaligus pemantauan penerapan PPKM Mikro.

Sementara itu Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot mengatakan ada sanksi yang bakal dikenakan bagi pelanggar PPKM Mikro.

"Ada sanksinya yaitu UU Karantina Kesehatan," tukas Bambang. (hem)

Baca juga: Wali Kota Tomohon Caroll Senduk: Jangan Mudah Percaya Informasi Yang Belum Jelas Kebenarannya

Baca juga: Kejati Sulut Gelar Kegiatan Vaksinisasi Umum, Kajati: Kita Turut Serta Melawan Penyebaran Covid-19

Baca juga: UPDATE CPNS 2021: Daftar Formasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dibuka untuk Lulusan D3 hingga S1