Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kabar Papua

Ketua MRP Papua sebut 'Nyawa jadi Taruhan' saat Singgung Solusi Penyelesaian Konflik di Yalimo

Ketua MRP sebut penegakan hukum tidak bisa menjadi solusi atas konflik politik yang terjadi di Kabupaten Yalimo.

Editor: Frandi Piring
Kompas.com/Dhias Suwandi
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai, penegakan hukum tidak bisa menjadi solusi atas konflik politik yang terjadi di Kabupaten Yalimo. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Penyelesaian konflik di Yalimo, Papua saat ini sedang diupayakan oleh pihak pemerintah

Diketahui imbas dari konflik di Yalimo, seribu lebih warga diungsikan ke Wamena.

Aksi massa yang memicu kerusuhan di Yalimo dengan malakukan pembakaran fasilitas hingga pengrusakan menjadi masalah yang dihadapi pihak pemerintah.

FOTO Situasi pembakaran perkantoran dan fasilitas lainnya di Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021)
FOTO Situasi pembakaran perkantoran dan fasilitas lainnya di Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021) (Istimewa via Tribun Papua)

Menyoroti upaya dalam rangka penyelesaian masalah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai,

penegakan hukum tidak bisa menjadi solusi atas konflik politik yang terjadi di Kabupaten Yalimo.

Untuk itu, ia mengusulkan agar para pihak yang berkonflik bisa duduk bersama dalam sebuah prosesi adat.

"Jadi antara kubu nomor 01 dengan nomor 02 harus duduk bersama secara adat untuk menyelamatkan masyarakat.

Kalau kita bicara hukum positif, maka kita akan saling mencecar," ujar Timotius di Jayapura, Kamis (8/7/2021).

Menurut dia, aksi pembakaran 34 kantor pemerintahan dan 126 rumah kios (ruko) di Distrik Elelim merupakan bentuk penerapan hukum yang tidak memahami situasi di lapangan.

Dengan sudah dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), menurut Timotius, masyarakat merasa sudah tidak akan ada lagi permasalahan hukum.

"Kalau bicara hukum positif, MK memutuskan untuk Pilkada ulang.

Coba lihat realita kondisi di wilayah hukum Yalimo, fasilitas sudah hancur semua, MK bisa bayangkan kondisi psikologis masyarakat seperti apa," kata dia.

Menurut Timotius, melakukan PSU secara keseluruhan tanpa menyertakan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dapat menimbulkan potensi bentrokan antar masyarakat.

"Besok (saat PSU) nyawa jadi taruhan antara pendukung nomor urut 01 dengan nomor urut 02, apakah ada jaminan keselamatan,

siapa yang mau beri jaminan untuk Pilkada berikut? Mari kita duduk bersama-sama secara adat supaya hukum positif ini juga mengerti," kata Timotius.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved