Breaking News:

Dewan Minta Dinas PUPR Perbaiki Sistem Drainase Kota Melonguane

Kota Melonguane harus menjadi barometer bagi wilayah lainnya. Sehingga setiap pembangunan di Melonguane harus ditata lebih indah

Penulis: Ivent Mamentiwalo | Editor: Charles Komaling
iv
Sidang paripurna DPRD Talaud 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pernyataan enam fraksi masing-masing Fraksi Berkarya, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Gerakan Persatuan (Gerindra, PKPI, Perindo) dan Fraksi Partai Nasdem serta Fraksi Partai Demokrat, dibacakan silih berganti dalam rapat paripurna di Gedung Sidang DPRD Talaud yang dilaksanakan Senin (5/7/2021).

Selain menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ, fraksi juga menyampaikan sejumlah saran dan kritikan, terutama soal kinerja pejabat di lingkungan Pemkab Talaud dan soal proyek drainnase di Melonguane.

“Banyak pejabat esselon II dan III termasuk camat yang malas dan ‘kumabal’ dalam merespons agenda rapat bersama legislatif. Bahkan ada pejabat yang sama sekali enggan hadir meski telah disurati sekretaris daerah,” ujar Richard Maholeh dari Fraksi Golkar saat di wawancarai Tribun Manado Selasa (6/7/2021) .

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Talaud Jakop Mangole, Wakil Ketua Voker Pelle, Wakil Ketua Djekmon Amisi serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Talaud Gerson Essing menyorot proyek drainase amburadul di Kota Melonguane, Kabupaten Talaud.

“Kota Melonguane harus menjadi barometer bagi wilayah lainnya. Sehingga setiap pembangunan di Melonguane harus ditata lebih indah,” ungkapnya.

Untuk itu, Essing yang juga Ketua Bapemperda meminta pemda dalam hal ini Dinas PUPR, untuk segera memperbaiki sistem drainase yang buruk yang ada di jalan lingkar Melonguane.

“Selama ini kerusakan di jalan lingkar Melonguane akibat sistem drainase yang amburadul,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta untuk mempercepat realisasi APBD Tahun 2021 dan sedapat mungkin mengefisienkan pengunaan dana Covid-19 agar tepat sasaran.

“Serta mengusulkan sebaiknya dana Banpol direalisasikan pada awal tahun bukan pada akhir tahun, mengingat pelaksanaan kegiatan partai yang bersumber dari dana Banpol pembiayaannya pada tahun berjalan bukan pembiayaan kegiatan partai pada tahun berikutnya,” ujar Essing. (*)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved