Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Nasional

Masih Ingat Ribka Tjiptaning? Fraksi PDIP Ungkap Bisnis Vaksin, Siap Disanksi Sampai Kritik Jokowi

Masih ingat dengan Ribka Tjiptaning? Dia adalah Politisi Partai PDI Perjuangan yang tegas menolak Divaksin Covid-19.

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
Istimewa
Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Tegas menolak divaksinasi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ingat dengan Ribka Tjiptaning?

Dia adalah Politisi Partai PDI Perjuangan yang tegas menolak vaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Bukan tanpa alasan, Ribka Tjiptaning menyebut belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/ribka-tjiptaning' title='Ribka Tjiptaning'>Ribka Tjiptaning</a>.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning. (Foto: Oji/od)

Dia tegas rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved