Pemerintah dan Destructive Fishing Watch Lakukan Ini untuk Cegah Kerja Paksa AKP di Bitung

Lurah Aertembaga Satu, Enggelien Selvia Kojoh mengatakan sangat menyambut baik dan mendukung surat edaran tersebut sebagai bentuk perhatian  pemerintah kota Bitung dalam memberikan perlindungan kepada awak kapal perikanan.

“Kelurahan Aertembaga Satu merupakan salah satu kantong dan penyuplai AKP di perusahaan penangkapan ikan di Bitung sehingga kami perlu memberikan proteksi dini bagi mereka” kata Selvia.

Surat edaran ini selanjutnya akan disosialisasikan kepada warga dan pemerintah kelurahan akan membuat pendataan dan menyediakan sistim pendaftaran atau lapor diri bagi AKP yang akan bekerja di kapal ikan domestik dan migran. 

Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, Surat Edaran Lurah tersebut merupakan pengaturan yang tidak mengikat namun tetap mengacu pada ketentuan perundangan sektor kelautan dan perikanan.

“Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU. No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan, Peraturan Pemerintah No. 27/2021 tentang Penyelenggaran Kelautan dan Perikanan yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola perikanan Indonesia” kata Abdi Suhufan. 

Namun implementasi aturan dan regulasi merupakan penyakit birokrasi di Indonesia sehingga perlu ada upaya mendorong perubahan positif tingkat lokal kelurahan agar mempunyai kepedulian dan tanggung jawab dalam melindungan warga negara khususnya mereka yang bekerja sebagai awak kapal perikanan domestik dan migran.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berupaya memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah.

SAFE Seas Project bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai mitra pelaksana. (crz) 

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Manado ke Manado Ibukota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh.

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km² dan sebaran penduduk 730 jiwa/km²

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. 

• GP Ansor Mitra Harus Lahirkan Kader Militan Pembela NKRI

• Replika Bait Suci di Pulau Lembeh Bitung Tengah Dibangun, Satu-satunya di Indonesia

• Gubernur Sulut: Saya Salut Atas Partisipasi BRI Manado