Angka Stunting di Sulut Tinggi, Berikut Program Pemerintah yang Ditawarkan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Memperingati Hari Keluarga Nasional 2021, Tribun Manado mengadakan diskusi virtual dengan tema Keluarga Keren Cegah Stunting.

Diskusi yang diadakan pada Selasa (29/6/2021) sekira pukul 14.00 Wita ini dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edison Humiang, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Diano Dino Tandaju, Ketua Pokja IV Tim Penggerak dr Inggrit Giroth, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Riny Tamuntuan, dan Pengamat Sosial & Kebijakan Publik Philep M Regar.

Dalam sambutannya, Edison berharap Pemprov Sulut bersama lembaga terkait dan masyarakat mampu mewujudkan keluarga mandiri dan sejahtera yang muaranya bisa memajukan potensi di Sulut.

"Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga nantinya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak sehingga akan lahir generasi bangsa yang hebat dan berdaya saing," kata Edison.

Baca juga: Perempuan Muda Ini Tutup Mata saat Divaksin Covid-19

Selanjutnya Diano selaku Kepala BKKBN Sulut menjabarkan beberapa fungsi keluarga.

"Keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anggotanya mulai dari moral, agama, hingga perekonomian. Maka BKKBN selalu memberikan pengertian bahwa bagi perempuan minimal usia menikah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun," jelas Diano.

Hal ini dikarenakan agar kedua pihak sadar dan siap secara mental dan ekonomi. 

Tak hanya BKKBN, TP PKK juga berperan besar dalam kesejahteraan keluarga termasuk pencegahan stunting.

Menurut dr Inggrit, data stunting di Sulut tahun 2018 mencapai 30,8 persen meskipun sudah menurun dari 2013 yaitu 37,2 persen.

"Kami akan melakukan beberapa hal untuk menekan angka tersebut dengan penguatan GERMAS," ujar dr Inggrit.

GERMAS merupakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mencakup pengembangan pedoman GERMAS sektor non kesehatan, revitalisasi posyandu dan UKBM, penerapan sin-tax produk pangan berisiko tinggi, peningkatan cukai rokok, pembatasan iklan rokok, hingga pengembangan kawasan sehat.

Sedangkan untuk turut membangun keluarga yang sehat, Dinsos Sulut memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga merupakan program nasional.

"PKH merupakan program bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga kurang mampu yang masuk ke dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial," jelas Riny.

Baca juga: Masih Ingat Erdi Dabi? Wabup yang Tabrak Polwan Hingga Tewas, Gagal Jadi Bupati & Terjadi Kerusuhan

Program PKH ini bukan sekadar penyaluran bantuan sosial tetapi ada beberapa komitmen yang hendak dipenuhi pemerintah salah satunya dalam bidang kesehatan.

"Keluarga penerima manfaat seperti ibu hamil dan balita nanti diwajibkan memeriksakan kesehatan mereka di faskes yang sudah menerapkan protokol kesehatan," tambah Riny.

Untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga, Pengamat Sosial & Kebijakan Publik Philep mengatakan anak juga harus dipersiapkan membangun keluarga yang nantinya mandiri dan sejahtera.

"Anak muda yang belum berkeluarga juga harus didorong untuk menikah secara berencana," tutup Philep.(*)