Breaking News:

Berita Talaud

Pengawasan Orang Asing Terus Diperketat di Kabupaten Kepulauan Talaud

Dalam rapat bersama Kepala kantor Imigrasi kelas II TPI Tahuna Nobly membahas (Rakor) tentang pengawasan terhadap orang asing di Wilayah Kabupaten.

Penulis: Ivent Mamentiwalo | Editor: Rizali Posumah
Istimewa.
Bupati Kepulauan Talaud dr Elly Lasut yang diwakili Asisten I Daud Malensang menghadiri rapat koordinasi TIM PORA yang bertempat di aula penginapan Permata 2 Melonguane, Jumat (17/06/2021). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Kepulauan Talaud dr Elly Lasut yang diwakili Asisten I Daud Malensang menghadiri rapat koordinasi TIM PORA yang bertempat di aula penginapan Permata 2 Melonguane, Jumat (17/06/2021).

Dalam rapat bersama Kepala kantor Imigrasi kelas II TPI Tahuna Nobly membahas (Rakor) tentang pengawasan terhadap orang asing di Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Diketahui DaerahTalaud terdiri dari berbagai pulau dan merupakan daerah perbatasan yang dekat dengan Negara tetangga yaitu Filipina.

oleh karena itu pantas dan sangat baik jika TIM PORA laksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal ini,terang Malensang.

"Kegiatan pengawasan keimigrasian harus senantiasa digalakkan dan ditingkatkan mengingat semakin banyaknya orang asing yang masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia terlebih kusus daerah kepl Talaud yang adalah masuk pada kawasan ekonomi kusus perbatasan," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Nobly Momongan selaku kepala kantor Imigrasi kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)Tahuna.

Nobly menjelaskan bahwa Sesuai UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, tertuang pada pasal 69 ayat 1 yang isinya ; untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dan Mentri membentuk Tim pengawas orang asing yang anggotanya terdiri dari Badan atau Instasi Pemerintah terkait, baik Pusat maupun di Daerah ,jelas Momongan.

"Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi saat ini telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan strategis. Hal itu sebagi upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan oleh orang asing di Indonesia," terangnya.

"Salah satunya dengan menggalakkan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, di mana unsur TIMPORA tersebut melibatkan seluruh unsur pemerintahan," jelas Momongan.

Ia mengatakan tugas TIMPORA adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved