TP2DD Manado Terbentuk, Andrei Angouw Sentil Sebab Dinosaurus Punah

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -  "Dinosaurus itu punah karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan." Kalimat itu diutarakan Wali Kota Manado, Andrei Angouw saat membuka sambutannya usai mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Manado di kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Kamis (17/06/2021). 

Kata Andrei Angouw , perubahan menuntut semua mahluk hidup beradaptasi. Demikian pula layanan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan. 

Karena itu, AA bilang pihaknya segera menerapkan pelayanan  transaksi non-tunai. 

"Kita mulai dua-dua, pengeluaran maupun penerimaan. Secepatnya kita jalankan," kata AA. 

Katanya, langkah percepatan elektronifikasi dan digitalisasi itu dimulai dari pembayaran kepada pihak ketiga. 

"Tagihan, retribusi, penerimaan kita nontunaikan," jelas AA yang datang bersama wakilnya, Richard Sualang. 

AA sendiri telah berkoordinasi dengan Bank Sulut Gorontalo (BSG) yang mengelola keuangan Pemkot Manado tentang virtual account (VA).

Nantinya, semua wajib pajak di Manado akan diberi VA. Sehingga mereka bisa langsung menyetor secara non-tunai via VA. 

"Supaya rekapan pendapatan kita mudah dan tidak repot verifikasi, wajib pajak mana yang membayar," jelasnya. 

AA yakin, dengan elektronifikasi dan digitalisasi, akan mendongkrak PAD Kota Manado. "Solo saja bisa naik 16 persen," ujar dia. 

Hasil dari PAD itu, nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas publik. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Arbonas Hutabarat mengungkapkan, TP2DD akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. 

"Transaksi elektronik berbasis digital memberikan efisiensi, kemudahan dan peningkatan pendapatan," ujar Arbonas. 

Elektronifikasi dan digitalisasu bertujuan memperkuat efektivitas dan efisiensi  pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah.

Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.