Pimpin Apel Korpri, Jacomina Mamuaja Sampaikan 5 Poin Penting Evaluasi Kinerja ASN di Bolmut

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Bolmut Jacomina Mamuaja memimpin Apel Korpri Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut, bertempat di halaman Kantor Bupati Bolmut, Kamis (17/6/2021).

Dalam sambutan Bupati Bolmut yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jacomina Mamuaja menyampaikan bahwa Pelaksanaan apel korpri ini merupakan sarana untuk melaksanakan evaluasi bersama terhadap komitmen, kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara di semua tingkatan. 

Serta untuk menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam rangka membagun kualitas lembaga Birokrasi yang sehat, kuat, tangguh dan Berintergritas tinggi.

"Sehingga diperlukan adanya pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang berdisplin dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang serba terbuka saat ini," jelas Mamuaja

Menurutnya, permasalahan yang kerap muncul adalah pegawai negeri sipil sering menyimpang dari etika pemerintahan, sehingga perlu adanya upaya untuk penegakan disiplin pegawai.

Melalui kesempatan ini, dirinya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian seluruh ASN.

Pertama, kepada pemegang kenderaan dinas baik roda 2 dan roda 4, saya minta perhatian saudara sekalian apabila pajak kenderaan sudah jatuh tempo agar segera lakukan pembayaran pajak kenderaan, dan hal ini merupakan salah satu point penting penyampaian KPK-RI pada rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota kemarin.

Kedua, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara saat ini sementara melakuakan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2021 dan monitoring program padat karya tunai, serta audit tujuan tertentu pengadaan barang dan jasa alat kesehatan penaganan pandemi covid 19 di kabupaten Bolmut tahun 2021.

"Bagi kepada dinas terkait agar secara koperatif dapat memberikan dokumen dan keterangan yang diminta terkait audit tersebut," tegas Mamuaja.

Ketiga, beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi sulawesi utara melaksanakan workshop koordinasi intergrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah di kecamatan pinogaluman sebagai wilayah lokasi prioritas perbatasan. 

"Saya minta usulan usulan yang telah disampaikan dapat kawal dan dikoordinasikan dengan pihak BNPP khusunya untuk pembaguana pengaman pantai di desa Buko Utara yang terdampak Abrasi Pantai," jelasnya.

Selanjutnya, keempat, Badan Pengelola Keuangan Daerah agar segera mempersiapkan dokumen HARD  Dan SOFT COPY LKPD Audited BPK Tahun 2020, dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2021, untuk disampaikan kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia sebelum batas waktu yang ditentukan tanggal 31 juli 2021.

Dan kelima, terkait penyederhanaan Briokrasi pada jabatan adimistrasi di lingkungan pemerintah daerah.

"Saya minta semua perangkat daerah harus siap jika terdapat beberapa jabatan yang akan disederhanakan. Sambil menunggu hasil Rapat Penyusunan dan Pembahasaan Brokrasi, yang di hadiri oleh staf Bupati dan Bagian Organisasi di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI)," ungkap Mamuaja. (Mjr)

Tentang Bolmut