Gubernur Olly Dondokambey Bicara di Webinar BPK RI, Ulas Strategi Penanganan Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondolambey mengikuti Webinar Seri III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,  Kamis (17/6/2021).

Webinar dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 diikuti Gubernur secara virtual dari Tondano, Minahasa.

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

"Gambaran umum Covid-19 di Provinsi Sulut, situasi dan kondisi saat ini yang masih terdampak kasus aktif ada 266 orang. Dari 15.883 yang terdampak, 15.066 sudah sembuh, yang meninggal sampai hari ini ada 551 orang. Sehingga apa yang kita tangani dan kita hadapi dalam rangka Covid-19 ini, mungkin Provinsi Sulut lebih diuntungkan dari Provinsi-Provinsi yang lain," ungkapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS : Sepeda Motor Terbakar di Jalan Ringroad, Satu Orang Dikabarkan Meninggal

"Situasi kondisi di Sulut, ada 3 daerah Wilayah Kepulauan sehingga cara penanganan Covid-19 di Prov. Sulut lebih gampang terisolir dari pandemi Covid-19 ini," sambungnya.

Gubernur menyampaikan berdasarkan data yang ada, Kamis (17/6/2021) di Provinsi Sulut tidak ada ketambahan kasus aktif Covid-19.

Dalam kesempatan, Gubernur menjelaskan proses penanganan Covid-19 di daerah Sulut yaitu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat. 

"Pemprov Sulut menjalankan bersama-sama dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada, menyangkut kita selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga jarak. Strategi penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota itu sama semua, sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat," jelasnya.

"Yang menjadi kendala di Pemerintah Provinsi Sulut sampai dengan Kabupaten/Kota adalah menyangkut vaksin. Vaksin di Pemprov. Sulut sampai hari ini masih terbatas sehingga di daerah terpencil memang masyarakat yang menginginkan vaksin masih kekurangan," lanjutnya.

Gubernur juga menyampaikan, melihat apa yang dihadapi seluruh masyarakat Indonesia terkait Covid-19, Sulut masih diuntungkan. Karena penanganan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni, peningkatan kasus aktif sangat rendah. Rata-rata 1 atau 2 orang, sehingga kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa berjalan dengan baik.

"Yang menjadi kendala ini adalah Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tapi syukur karena Sulut satu garis sudah berjalan dengan baik sehingga penanganan berjalan sesuai dengan apa yang dianjurkan Pemerintah Pusat. Dan apa yang sudah ada, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Provinsi, termasuk kita sudah membuat Perda Covid nomor 2 tahun 2021, semua sudah menjalankan instruksi Perda ini," tambahnya.

Gubernur berharap seluruh tempat keramaian, pasar, tempat wisata, tempat hiburan dapat menjalankan Perda tersebut dengan baik, karena jika pelaku usaha dan karyawannya tidak mau divaksin maka usahanya tidak boleh dibuka.

"Saya kira ini dampak dari Perda Covid sehingga semua pelaku ekonomi di Provinsi Sulut juga mentaati dan kerja sama dengan aparat keamanan mempunyai dasar hukum yang jelas mengenai pelanggar aturan yang ada sehingga bisa berjalan dengan baik," ungkap mantan Anggota DPR RI ini.

Gubernur juga menjelaskan Strategi Covid-19 dengan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulut tahun 2020 kita terkoreksi 0,99% yang rata-ratanya kita mencapai 5-6% dan masuk di tahun 2021 Provinsi Sulut mencapai Positif 1,87% dan semua ini tentunya kerja sama pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

“Kalau kita lebih cepat memutuskan mata rantai Covid-19 saya kira ekonomi akan lebih cepat tumbuh karena kegiatan perekonomian berjalan dengan baik. Sumbangan terbesar untuk ekonomi Provinsi Sulut dari pertanian dan ini salah satu strategi kita,” jelasnya.