Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Sulut

Oposisi Pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw Beraksi, Kritisi Pelaksanaan APBD 2020

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyodorkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ke DPRD Sulut.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
Istimewa
Olly Dondokambey - Steven Kandouw 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyodorkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ke DPRD Sulut.

DPRD pun sudah mengagendakan Rapat Paripurna, Selasa (15/6/2021), dan mulai Rabu (26/6/2021) DPRD bersama Pemprov akan membahas hal tersebut.

Di antara Fraksi di DPRD Sulut, Fraksi Nasdem termasuk yang paling kritis menyorot kinerja Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Bahkan Pemerintahan Olly-Steven sudah menghadirkan 7 kali berturut pengelolaan keuangan dengan Opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Fraksi Nasdem belum puas dengan hasil itu

Baca juga: Seorang Pria Ngamuk di Masjid Tanpa Busana, Usai Bunuh Istri dan Anaknya, Diduga Pelajari Ilmu Hitam

Ketika menyampaikan pemandangan umum , Muhammad Wongso Juru bicara Fraksi Nasdem tetap mengkritisi capaian Olly-Steven

"Kami mengapresiasi dan memberi selamat Pemprov Sulut meraih Opini WTP ke 7 kali berturut-turut," kata Politisi Nasdem tersebut

Namun menurut fraksi Nasdem, Opini WTP bukan merupakan jaminan dalam pengelolaan keuangan tidak ada fraud (kecurangan) 

"Kami imbau meningkatkan pengelolaan keuangan lebih baik," kata dia.

Wongso juga membeber catatan BPK atas Opini WTP yang diraih Pemprov Sulut.

Sesuai catatan BPK, pengelolaa  dana bos ternyata belum tersedia tata cara pengesahan dana bos dan belum ada rekonsiliasi. 

Kemudian, sistem pengelolaan aset tetap pengelolaan aset tidak dilaksanakan maksimal.

Baca juga: Gaya BCL Saat Isolasi Bersama Dena Rachman Jadi Sorotan, Kompak Kenakan Busana Tanpa Lengan

Ada lagi meterlambatan pekerjaan dan volume pekerjaan proyek pemerintah sehingga harus memnuat mekanisme agar bisa mengeliminir masalah

Fraksi Nasdem juga menyorot efektivitas pemberdayaan masyarakat penggunaan tenaga kerja setempat dalam proyek pemerintah.

 Wongso membeber pemprov belum ada regulasi mengatur itu

"Diharapkan agar bisa menerbitkan regulasi terkait hal itu," ungkap dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved