Ternyata Ini Alasan Papua Nugini Dilepas Indonesia, Sedangkan Papua Barat Masuk NKRI
Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah AS
Melansir abc.net.au, meski Papua Barat berbagi perbatasan dan etnisitas budaya dengan Papua Nugini, namun mereka dijajah oleh bangsa yang berbeda.
Suku Dani yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Nugini (boredpanda.com)
Papua Nugini dijajah oleh Inggris, sebelum pemerintahan Jerman dan Australia, sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda.
Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda.
Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat
Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet.
Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk Kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan Perang Dingin.
Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York.
Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah Otoritas Eksekutif Sementara PBB hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaan mereka.
Referendum Papua Barat atau yang juga dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli–2 Agustus 1969.
Namun sebelum itu, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga AS Freeport-McMoran untuk memulai penambangan di wilayah yang kaya sumber daya.
Selain itu, dua tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.
Tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pun disasarkan kepada Indonesia.
Indonesia dan perwakilannya di PBB sejak itu berulang kali menolak klaim pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Tuduhan itu juga disebut telah disebarkan oleh "gerakan separatis Papua".