Breaking News:

BPKN

BPKN RI dan BPOM Akan Menyikapi Pemberitaan Nestle

Dokumen internal Nestle dalam laporan Financial Times disebutkan bahwa produk tak sehat Nestle adalah tidak memenuhi standar Australia Health Rating S

Editor: Aldi Ponge
ISTIMEWA
Rizal E Halim, Ketua BPKN RI 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Malnutrisi, dalam segala bentuknya (baik kelebihan maupun kekurangan gizi) merupakan tantangan global yang serius, dengan berbagai penyebab dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Pemberitaan media Financial Times akhir – akhir ini terkait bocornya dokumen internal Nestle banyak menjadi diskursus publik.

Dokumen tersebut berisi pernyataan petinggi Nestle Global yang menyebut lebih dari 60 persen produk Nestle tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku/produknya tidak sehat.

Dokumen internal Nestle dalam laporan Financial Times disebutkan bahwa produk tak sehat Nestle adalah tidak memenuhi standar Australia Health Rating System dengan ambang batas poin 3,5.

Pemberitaan tersebut berkaitan dengan pencantuman kandungan gizi produk, khususnya kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai salah satu faktor risiko penyebab penyakit tidak menular (PTM) jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Untuk meredam keresahan informasi yang beredar di masyarakat, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI melakukan pertemuan secara simultan dengan PT Nestle Indonesia dan BPOM RI.

Rizal E Halim, Ketua BPKN RI meminta masyarakat tetap tenang dan bijak ketika melakukan konsumsi. Periksa label dan berbagai informasi yang tertera pada kemasan.

Rizal E Halim pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemberitaan FT ini perlu diklarifikasi baik oleh otoritas terkait seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan juga “honest” dari pelaku usaha demi melindungi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu BPKN RI berharap hasil koordinasi nantinya dapat digunakan untuk klarifikasi publik khususnya terkait pemberitaan FT tersebut.

Sebagai refleksi dari visi misi Presiden Joko Widodo, maka seluruh perangkat Pemerintah diminta untuk dapat bekerja secara proaktif meninggalkan kebiasaan lama dan mengedepankan pelayanan pada masyarakat apalagi jika terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved