Kabar Israel
Oposisi Israel Bentuk Pemerintahan Baru, Benjamin Netanyahu Diujung Tanduk Kekuasan
Tokoh oposisi Israel telah sepakat untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan yang dipegang Netanyahu selama 12 tahun.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Tokoh oposisi Israel telah sepakat untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan yang dipegang Netanyahu selama 12 tahun.
Akan tetapi, tersembul keraguan koalisi yang baru terbentuk ini bisa bertahan di tengah perbedaan yang cukup mencolok.
Koalisi yang tidak lazim dari partai-partai oposisi Israel mencapai kesepakatan pada Rabu malam 2 Juni 2021 untuk membentuk pemerintahan baru Israel.
Melansir DW Indonesia pada Kamis 3 Juni 2021, kesepakatan itu dinilai dapat menyelesaikan kebuntuan politik Israel yang berkepanjangan.
Selain itu memaksa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turun dari jabatannya.
Yair Lapid, seorang sentris dari Partai Yesh Atid (Ada Masa Depan), dan Naftali Bennett, seorang ultranasionalis dari Partai Bennett Yamina (Kanan) mengumumkan kesepakatan itu setelah mereka menyusun pemerintahan koalisi dengan sejumlah partai dari seluruh spektrum politik.
Yair Lapid sukses mengumpulkan tanda tangan dari 7 partai yang menandakan kesediaan mereka membentuk koalisi untuk pemerintahan baru Israel.
Lapid memberitahu Presiden Israel Reuven Rivlin melalui email. "Saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda bahwa saya telah berhasil membentuk pemerintahan," demikian pernyatannya menurut laporan Reuters.
Yair Lapid mengaku telah berbicara dengan presiden dan mengatakan bahwa "pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Pemerintahan ini akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel," tulisnya di Twitter.
Pemerintahan Israel hasil koalisi yang baru terbentuk itu terdiri dari berbagai partai.
Selain Partai Yesh Atid dan Partai Bennett Yamina, Lapin juga mendapat dukungan dari Partai Israel Beiteinu (Israel Rumah Kita) yang dipimpin oleh Avigdor Lieberman, Partai Kahol Lavan (Biru dan Putih) yang dipimpin Benny Gantz.
Partai Buruh yang dipimpin Merav Michaeli, partai sosial-demokrat Meretz yang dipimpin oleh Nitzan Horowitz, serta Partai Ra'am (Daftar Bersatu Arab) yang dipimpin Mansour Abbas.
Pos-pos komite yang terkait dengan penunjukan yudisial, dan urutan pengisian jabatan menjadi poin-poin penting dalam pembahasan koalisi ini.
Demikian pula soal undang-undang bangunan tentang perumahan Arab dan pengakuan desa Badui di Negev, yang keduanya menurut partai Ra'am Islam harus diselesaikan sebelum dapat mendukung pemerintahan baru Israel.
Koalisi dengan ide yang berlawanan
