Anggota DPRD Sulut Asal Nusa Utara, Winsulangi Salindeho Mendukung Gagasan KEK Perbatasan

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Masyarakat Kepulauan Nusa Utara mendukung gagasan dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan. 

KEK Perbatasan itu digagas pertama kali oleh Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut

"Melihat potensi dan kondisi saat ini, memang sangat diperlukan Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan," ujar Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho dalam Dialog Interaktif Nasional 'Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Antarnegara di Perbatasan RI-Filipina yang digagas Rumah Nusantara di Aryaduta Manado, Kamis (03/06/2021). 

Kata Bu Winsu, KEK Perbatasan dinilai mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. 

"Kita bisa melakukan hubungan dagang dengan General Santos, atau kota lainnya secara terbuka dan fair," ujar mantan Bupati Kepulauan Sangihe ini. 

Baca juga: ASN Minut Gunakan Gaji ke-13 Untuk Keperluan Ini

Dampak langsung yang bisa dirasakan dengan adanya KEK Perbatasan misalnya jual beli komoditas perikanan ke Filipina. 

"Ikan dari Nusa Utara bisa langsung dijual ke Gensan dengan harga terbaik. Waktu relatif lebih cepat. Beda dengan kalau ke Bitung atau Manado," katanya. 

Merespons wacana itu,  Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sulut, Evans Steven Liow mengatakan, memang sebaiknya ada semacam badan otoritas khusus yang mengelola perbatasan. 

"Semacam Otorita Batam tapi lebih spesifik," katanya. 

Liow bilang, otoritas itu nantinya mengurus soal perekonomian di perbatasan. 

"Tidak hanya sekadar administrasi saja tapi juga dalam hal ekonomi dan hukum," katanya. 

Winsulangi menambahkan, badan khusus perbatasan ini juga bisa menjadi solusi bagi penanganan ribuan warga keturunan Sangihe Talaud yang ada di Filipina. 

Baca juga: Kejagung Tahan Tersangka Korupsi Penyimpangan IUP Batubara Sarolangun Jambi

Begitu juga sebaliknya, ada ribuan warga Filipina yang telah menetap di Sangihe dan Talaud. 

Winsu secara pribadi menolak penyebutan 'sapi' untul warga Sangir Filipina dan 'pisang' untun Pilipina Sangir. 

"Saat ini ada kurang lebih 1.500 warga negara Filipina yang mau memiliki dokumen  resmi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini perlu dipikirkan pemerintah," katanya.(ndo) 

Baca juga: BREAKING NEWS, Gempa 6,1 SR Guncang Daerah Ternate, Terasa Sampai Sulawesi Utara