Giri Suprapdiono Cs Tolak Dialog dengan Pimpinan KPK Pasca Pelantikan ASN KPK, Abaikan Surat 577 PNS

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus melakukan manuver untuk memperjuangkan nasib mereka yang berada di ujung tanduk.

Berbagai upaya diplomasi dan komunikasi telah dilakukan, namun pimpinan KPK tetap ngotot melakukan pelantikan terhadap 1.271 pegawai yang lolos TWK.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Non Aktif, Giri Suprapdiono menyampaikan rencana 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, setelah permintaan untuk menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tak diindahkan.

Adapun, pelantikan 1.271 pegawai yang lolos TWK pada Selasa (1/6/2021) kemarin tetap terlaksana di tengah pro kontra seleksi kepegawaian di KPK.

Padahal, sebelum pelantikan terjadi, sebanyak 577 pegawai yang lolos TWK sempat mengirimkan email kepada pimpinan KPK.

Email tersebut berisi permintaan kepada pimpinan untuk menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021) kemarin.

"577 benar, jadi angka terakhir yang saya catat pegawai dalam bentuk email dan surat mengirimkan kepada pimpinan KPK untuk menunda pelantikan."

"Karena sebenarnya kita masih mempunyai waktu hingga Oktober 2021," kata Giri, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Olly Dondokambey Pimpin Rakercab PDIP Minahasa, Kutip Pesan Bung Karno: Berjuang Jangan Ngawur

Baca juga: Alvin Faiz Kepergok Beberapa Kali Komentari Unggahan Natta Reza, Ada Apa?

Kendati demikian, hingga pelantikan digelar pada Selasa (1/6/2021) kemarin, surat dari para pegawai KPK tersebut tak kunjung mendapatkan balasan.

Sebelumnya, Giri mengatakan, surat yang sama juga dikirimkan oleh 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Namun, surat tersebut juga tidak mendapatkan balasan dari pimpinan KPK.

"Karena itu dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan terhadap surat tersebut, kita juga melakukan gebrakan dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan formal," kata Giri.

Meski tidak mendapat balasan berupa surat, Giri mengatakan, pimpinan KPK dan para pegawai yang menolak pelantikan akan membuka opsi dialog bersama.

"Dan memang pimpinan akan menerima kita untuk berdialog setelah ini (pelantikan)," ungkap Giri.

Bahkan, Giri menyebut, dialog tersebut juga akan dilakukan bersama dengan para pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN.

Sebab, menurut Giri, sebagian besar dari 1.271 pegawai yang lolos TWK juga menginginkan pelantikan kemarin ditunda.

"(Ada) 75 plus 1.271 pegawai (yang akan berdialog dengan pimpinan KPK), tetapi karena situasi pandemi tentu perwakilan," jelasnya.

Kini, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk berdialog dengan para pimpinan KPK guna membahas nasib 75 pegawai yang sedang dibebastugaskan ini.

Pasalnya, dialog yang sempat dijadwalkan pada Senin (31/5/2021) kemarin tertunda, karena syarat yang diminta para pegawai tidak terpenuhi.

"Kita menunggu waktu yang tepat, karena kemarin dijadwalkan hari Senin (31/5/2021)."

"(Tetapi) dialog kemarin kita tidak mau menerima, karena pimpinan tidak mau menunda pelantikan," ungkap Giri.

Baca juga: Sosok Naftali Bennett, Mantan Pasukan Khusus Jadi Calon PM Israel, Bilang Tak Ada Negara Palestina

Baca juga: Ingat Ibrahim Assegaf? Blak-blakan Curhat Kekurangan Sang Istri Najwa Shihab, Sempat Ragu-ragu

Kata Firli Bahuri atas Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan masih memperjuangkan nasib 75 pegawai yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Saya ingin sampaikan, kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kita, pimpinan KPK, untuk memperjuangkan kawan-kawan kita."

"Saya tidak ingin mengulang hari ini, saya juga dari kemarin apa yang harus dikerjakan, perwakilan juga menilai," kata Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Firli Bahuri diketahui resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Juang KPK hari ini, Selasa (1/6/2021).

Adapun 75 lainnya dinyatakan tidak lolos TWK, 51 orang di antaranya diputuskan tak lagi bisa bekerja di KPK.

Sementara 24 sisanya bisa kembali bertugas dengan syarat dibina terlebih dulu.

"Hari ini kita selesaikan 1.271, bagaimana yang 75, tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli.

Firli juga menanggapi soal 700 pegawainya yang sempat minta penundaan pelantikan menjadi ASN.

Tetapi, ia tetap tegas akan melaksanakan pelantikan itu dengan alasan proses yang sangat panjang.

"Yang kedua adalah kalau ada kemarin yang mendengar ada 700 orang yang memenuhi syarat dilantik meminta penundaan, kemarin sudah bertemu dengan perwakilan."

"Alhamdulillah kami sampaikan bahwa proses pelantikan tetap dilaksanakan karena proses itu sangat panjang," kata Firli.

Firli menyatakan pelantikan itu tetap dilaksanakan juga karena para pimpinan menghormati pegawai yang sudah lolos TWK karena memiliki tanggung jawab kepada keluarganya.

Ia juga harus menjamin kapasitas hukum soal status kepegawaian mereka.

"Dan tentu juga kita harus menghargai 1.271, karena mereka punya anak punya istri yang perlu kita hargai hak asasi manusianya, kita juga harus jamin kapasitas hukumnya kita juga harus menjamin tentang status kepegawaian mereka itulah," kata dia.

"Alhamdulillah semuanya hadir 1.271 dilantik dan proses pelantikan mengikuti saat diambil penyumpahan maupun pelantikan, semuanya ikut."

"Jadi bukan hanya hadir secara fisik tapi tidak mengikuti acara. Ketika Sekjen melakukan pelantikan pengambilan penyumpahan semua mengikuti kata-kata itu," ujarnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama)

Berita lain terkait Seleksi Kepegawaian di KPK