Baru 4 Tahun Merdeka, Terjadi Konflik Terburuk Polisi dan Tentara di Timor Leste

TRIBUNMANADO.CO.ID - Perseteruan antara tentara dan Polisi tak hanya dialami di negara-negara yang sudah maju dan berkembang.

Timor Leste saja empat tahun merdeka di tahun 2006, sudah terjadi konflik antara Polisi dan tentara.

Baru empat tahun merdeka, terjadi saling serang antara Polisi dan tentara di Timor Leste. Sebagian pasukan bahkan dipecat dan puluhan korban jiwa melayang.

Baik antara tentara dan Polisi saling serang karena konflik akibat tumpang tindih tugas yang diemban.

Angkatan Pertahanan Timor-Leste atau Falintil-Forças de Defesa de Timor Leste ( F-FDTL ) memiliki tugas melindungi Timor Lorosa'e dari ancaman luar. 

Militer penjaga Timor Leste (timor-leste.gov.tl)

Ternyata F-DTL juga memiliki peran keamanan dalam negeri, yang kemudian bersinggungan dengan Policia Nacional de Timor Leste ( PNTL ).

Tumpang tindih ini telah menyebabkan ketegangan di antara badan-badan tersebut, yang diperburuk oleh moral yang buruk dan kurangnya disiplin di dalam F-FDTL dan PNTL.

Masalah F-FDTL memuncak pada tahun 2006 ketika hampir separuh pasukan dibubarkan menyusul protes atas diskriminasi dan kondisi yang buruk.

Pada bulan Januari 2006, 159 tentara dari sebagian besar unit di Falintil-Forças de Defesa de Timor Leste (F-FDTL) mengeluh dalam petisi kepada Presiden Xanana Gusmao.

Bahwa tentara dari timur negara itu menerima perlakuan yang lebih baik daripada bagian barat.

Para 'pemohon' hanya menerima tanggapan minimal, mereka kemudian meninggalkan barak mereka tiga minggu kemudian juga meninggalkan senjata mereka.

Ratusan tentara lainnya bergabung dengan mereka.

Pada 16 Maret komandan F-FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak, membubarkan 594 tentara, yang jumlahnya hampir setengah dari angkatan.

Para prajurit yang diberhentikan tidak terbatas pada para pembuat petisi, dan termasuk sekitar 200 perwira serta  pangkat lainnya.

Mereka terus menerus absen tanpa cuti pada bulan-bulan dan tahun-tahun sebelum Maret 2006.

Krisis meningkat menjadi kekerasan pada akhir April.

Warga Timor Leste (Reuters)

Pada 24 April, para pembuat petisi dan beberapa pendukung mereka mengadakan demonstrasi selama empat hari di luar Istana Pemerintah di Dili.

Mereka menyerukan pembentukan komisi independen untuk menangani keluhan mereka.

Kekerasan meletus pada 28 April ketika beberapa pemohon dan kelompok pemuda yang ikut protes menyerang Istana Pemerintah.

PNTL gagal menahan protes dan Istana rusak parah.

Setelah kekerasan menyebar ke daerah lain di Dili, Perdana Menteri Mari Alkatiri meminta agar F-FDTL membantu memulihkan ketertiban.

Pasukan yang tidak berpengalaman dalam pengendalian massa dikerahkan ke Dili pada tanggal 29 April dan mengakibatkan tiga kematian.

Pada tanggal 3 Mei Mayor Alfredo Reinado, komandan F-FDTL unit Polisi militer, dan sebagian besar tentaranya termasuk Lt Gastao Salsinha meninggalkan pos mereka.

Hal itu mereka lakukan sebagai protes atas apa yang mereka lihat sebagai penembakan yang disengaja oleh tentara terhadap warga sipil.

Pertempuran pecah antara sisa-sisa pasukan keamanan Timor Leste dan pemberontak dan geng pada akhir Mei.

Pada tanggal 23 Mei, kelompok pemberontak Reinado menembaki personel F-FDTL dan PNTL di daerah Fatu Ahi.

Pada tanggal 24 Mei, personel F-FDTL di dekat markas besar Angkatan diserang oleh sekelompok petugas Polisi pemberontak, pembuat petisi dan warga sipil bersenjata.

Serangan itu dikalahkan ketika salah satu kapal patroli komponen angkatan laut F-FDTL menembaki para penyerang.

Selama krisis, hubungan antara F-FDTL dan PNTL semakin memburuk.

Pada tanggal 25 Mei anggota F-FDTL menyerang markas PNTL.

Penyerangan itu menewaskan sembilan petugas Polisi tidak bersenjata.

Sebagai akibat dari kekerasan yang meningkat, pemerintah terpaksa mengajukan permohonan bagi penjaga perdamaian internasional pada 25 Mei.

Penjaga perdamaian mulai berdatangan di Dili keesokan harinya dan akhirnya memulihkan ketertiban.

Sebanyak 37 orang tewas dalam pertempuran di bulan April dan Mei dan 155.000 meninggalkan rumah mereka.

Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa sejumlah lembaga negara menjadi pelaku penjualan senjata ilegal.

Disinyalir, menteri dalam negeri dan pertahanan serta komandan F-FDTL secara ilegal mentransfer senjata kepada warga sipil selama krisis dan merekomendasikan agar mereka dituntut. (*)

Artikel ini telah tayang di Intisari-Online.com dengan Judul F-FDTL vs PNTL: 200 Perwira Absen selama Krisis Militer Timor Leste 2006