Breaking News:

Polemik Pegawai KPK

75 Pegawai KPK Nonaktif Bingung, Ali Fkri: 1.586 Pegawai KPK Berintegritas Sepakat Berantas Korupsi

Merasa penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak biasa, maka mereka terus berupaya mendapatkan keadilan atas nasibnya.

Editor: Aswin_Lumintang
Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Merasa penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak biasa, maka mereka terus berupaya mendapatkan keadilan atas nasibnya.

Pasalnya, mereka sudah sekian lama mengabdi di KPK dengan dedikasi dan integritas serta kejujuran yang tidak diragukan lagi.

Pegawai fungsional di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Benydictus Siumlala mengkritik ketidakjelasan konsep penataan kepegawaian bagi 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Suasna saat Konferensi pers pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan
Suasna saat Konferensi pers pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Menurut Beny, SK penonaktifan yang ia terima tak jelas menyebutkan status dirinya di lembaga antirasuah. Menurut dia, SK pemberhentian hanya memintanya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.

"Kami ini akan dipecat, dididik, dites ulang, atau malah diputuskan melanggar kode etik, atau bagaimana? Tidak jelas. Kami ini akan tidak bekerja hingga kapan? Tidak jelas juga," kata Beny, kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Dia menilai pernyataan Juru Bicara KPK terkait hal itu juga tak menyebutkan dengan jelas. Kata Beny, Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya hanya meminta 75 pegawai yang tak lulus, termasuk dirinya menyerahkan tugas dan "tanggung jawab", namun hak dan "tanggung jawab" mereka masih berlaku aktif.

"Kami diperintahkan menyerahkan tugas dan 'tanggung jawab', sementara dikatakan juga bahwa hak dan 'tanggung jawab' kami masih berlaku aktif," ucapnya.

Tak lupa, Beny pun menilai TWK--sebagai bagian dari proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)-- yang dilakukan dengan proses yang tertutup dan mendadak berbahaya bagi lembaga antirasuah.

Misalnya, kata dia, TWK baru disosialisasikan seminggu sebelum tes. Menurutnya, kartu ujian peserta yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa sepengetahuan SDM KPK. Ketidakjelasan itu termasuk hasil tes yang disegel dan baru sepekan kemudian dibuka.

Baca juga: Kisah Wartawan Palestina Evakuasi setelah Diberi Waktu 1 Jam sebelum Gedung Kantornya Dihancurkan

Baca juga: Prediksi BMKG: Sulawesi Utara Bakal Dilanda Hujan Sedang hingga Lebat Sepanjang Pekan ini

"Hasil yang disegel enggak jelas begitu dan butuh satu minggu lebih baru dibuka, banyak," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved