KKB di Papua
Viral Video Warga Papua Nugini Dukung KKB Papua, Begini Respon Indonesia
Dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok masyarakat Papua Nugini yang menyatakan mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru-baru ini beredar video viral adanya kelompok masyarakat dari Papua Nugini yang mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Namun tindakan mereka dinilai tidak mewakili warga maupun angkatan bersenjata di negara tersebut.
Dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok masyarakat Papua Nugini yang menyatakan mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) bekerja sama mengusut video tersebut.
Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy meminta warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Papua Nugini tidak terprovokasi dengan video tersebut.
Andriana menyatakan, hubungan RI dan Papua Nugini selama ini terjalin dengan baik.
• 2 Anggota Lekagak Telenggen Tewas Usai Baku Tembak dengan TNI-Polri Pagi Tadi, Satu Melarikan Diri
"Hubungan baik bilateral kedua negara terus meningkat seiring dengan komitmen dari pemerintah kedua negara untuk menjunjung tinggi perjanjian saling menghormati, persahabatan, dan kerja sama yang ditandatangani pada 1986," demikian keterangan KBRI Port Moresby, dikutip dari Antara, Sabtu (15/5/2021).
Dalam video yang beredar itu, mereka yang menyatakan mendukung KKB di Papua mengaku berasal dari Provinsi East Sepik.
Mereka tampak memakai seragam militer sambil membawa senjata api.
Pemerintah Papua Nugini pun telah menugaskan pejabat dan aparat berwenang untuk melakukan investigasi di wilayan East Sepik.
Pemerintah setempat khawatir adanya potensi ancaman keamanan dari kelompok tersebut.
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Papua Nugini Soroi Eoe MP mengatakan, pernyataan sekelompok masyarakat Papua Nugini dalam video itu merupakan tindakan kriminal.
Selain itu, Panglima Angkatan Bersenjata Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo menegaskan, pernyataan kelompok tersebut tidak mewakili masyarakat atau angkatan bersenjata Papua Nugini.