Novel Baswedan Serta 74 Pegawai KPK Lainnya Dinonaktifkan, Demokrat: Memang Mau Disingkirkan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Penyidik senior nan andal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 74 pegawai lainnya dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tak berhenti sampai di situ, 75 pegawai tersebut juga dinonaktifkan.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua KPK Firli Bahuri sendiri melalui Surat Keputusan (SK) yang ia keluarkan.

Tidak lolosnya 75 pegawai dalam TWK tersebut sejak awal terkesan memang ada rencana untuk menyingkirkan mereka.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Santoso.

"Tidak lulusnya 75 orang pegawai KPK yang sudah lama mengabdi bahkan lebih dari 10 tahun dan tidak lulus seleksi tertulis seperti ada kesan mereka memang mau disingkirkan," kata Santoso saat dihubungi Tribunnews, Rabu (12/5/2021).

Santoso mengungkapkan rumor bahwa pegawai yang sebagian tidak lulus itu adalah orang yang mapan di KPK.

Mereka juga dianggap berpengaruh dalam kinerja penegakkan hukum KPK yang kurang disenangi oleh pihak-pihak yang terganggu atas sepak terjang mereka.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Israel dan Palestina: Saling Membalas Serangan, Apa Penyebab Sebenarnya?

Baca juga: Promo Alfamart Jelang Lebaran, Berlaku 9 Mei-15 Mei 2021, Ada Diskon hingga Produk Gratisan

"Jika mereka dinilai tidak sejalan denga pimpinan KPK saat ini bukankah banyak cara untuk menempatkan mereka pada bidang yang lain di institusi KPK atau job rolling," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.

Menurut Santoso, pimpinan KPK harus peka dengan perubahan UU KPK saat ini yang melemahkan KPK, jangan ditambah dengan cara-cara tidak meluluskan pegawai KPK yang justru selama ini bekerja maksimal menunjukkan kinerja dalam menangkap pelaku korupsi.

KPK harus menunjukkan kepada rakyat bahwa institusinya adalah reformis dan benar-benar sebagai institusi yang independen, tidak terpengaruh dengan tekanan manapun.

Konferensi pers pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Untuk memberi kepercayaan kepada publik, kata Santosos, KPK harus menyampaikan hasil seleksi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat luas.

"KPK saya yakin makin konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan tidak tebang pilih yang selama ini telah dibuktikan," pungkasnya.

Pembebastugasan Novel Baswedan dan 74 pegawai yang tak lolos TWK diketahui dari Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. 

Baca juga: Ikatan Cinta Rabu 12 Mei 2021: Elsa dan Mama Sarah Semakin Ketakutan, Aldebaran dan Reyna Akur

Baca juga: Kumpulan Doa Mengakhiri Ramadan beserta Doa Menyambut Idul Fitri Sesuai Anjuran Rasulullah

Dalam SK yang tersebar terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat melakukan wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Gedung KPK, Jumat (19/6/2021). (Tribunnews.com/Irwan Rismawan)

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. 

Baca juga: Dinonaktifkan dan Tidak Dihargai, Novel Baswedan: Perjuangan Antikorupsi Dimusuhi Negara Sendiri

Baca juga: Resep Menu Lebaran Enak, Ada Opor Ayam, Sambal Goreng Ati hingga Rendang Daging

Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Novel Baswedan Cs Dinonaktifkan, Demokrat: Ada Kesan dari Awal Memang Mau Disingkirkan.

Berita lainnya terkait KPK.