Haris Azhar: Ada Kejanggalan pada Keputusan Firli Menonaktifkan 75 Pegawai KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -  Tes alih status pegawai KPK menjadi ASN yang sudah berlangsung  dinilai tidak profesional dan tidak memenuhi tata kelola yang baik dalam sebuah pemerintahan.

Hal ini diungkap  Praktisi Hukum Haris Azhar. Ia  menduga, para pegawai KPK yang dinonaktifkan ini memiliki masalah pribadi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Oleh karena itu, Haris menduga Firli Bahuri hendak menyingkirkan ke-75 pegawai KPK yang dikenal berintegritas itu dengan dalih tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Orang-orang yang sudah dinonaktifkan ini adalah orang-orang yang dianggap punya problem pribadi dengan Firli Bahuri."

"Jadi dugaan saya Firli menyusup lewat tes wawasan kebangsaan ini untuk menyingkirkan atau memudahkan tahap pertama karpet merahnya," ujar Direktur Lokataru Foundation ini, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Rabu (12/5/2021).

Di sisi lain, Haris juga menyebut adanya kejanggalan dari keputusan Firli untuk menonaktifkan ke-75 pegawai KPK ini.

Seperti penyidik yang tidak lolos dalam tes justru memimpin OTT untuk menangkap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat pada Minggu (9/5/2021) lalu.

Menurut Haris, menonaktifkan penyidik justru bisa menjadi celah keringanan bagi Bupati Nganjuk dalam proses praperadilan kasus korupsi yang tengah menjeratnya.

"Apakah nanti Bupati Nganjuk akan menggunakan alasan ini (penonaktifan penyidik) untuk praperadilan 'yang nangkap saya sudah tidak punya otoritas' Nah mukanya Firli ini mau ditaruh dimana?"

"Jadi ternyata produk pimpinan KPK Firli Bahuri dipakai sama orang yang ditangkap sama institusinya," terang Haris.

Untuk itu, Haris menyebut tindakan menonaktifkan 75 pegawai KPK justru menganggu kebangsaan Indonesia.

Sementara, pernyataan Haris Azhar tentang pegawai KPK yang tidak lolos tes memiliki masalah pribadi dengan Firli Bahuri seakan dibenarkan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko.

Dilansir Tribunnews.com, Sujanarko alias Koko yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan ini menyebut Ketua KPK Firli Bahuri sengaja menyingkirkan pegawai yang berintegritas dan kritis.

Koko mengungkap ada satu pejabat KPK yang ikut dibebastugaskan karena pernah memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

Namun Koko tak merinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.  Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK.