Kementerian Pertahanan
Pengamat Militer Sebut Ada Mafia Senjata di Kemenhan Inisial M, Jubir Prabowo Minta Fakta dan Data
Tradisi akademisi itu adalah jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data bukan rumor apalagi fitnah.
lihat foto
Terlebih dalam pernyataannya juga, Connie menyatakan enggan membuka secara utuh soal dugaan tersebut lantaran tak memiliki pengetahuan perihal rumor yang dia lontarkan sendiri.
”Kasihan banyak jenderal baik-baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI, namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Connie," ungkap Dahnil.
"Tradisi akademisi itu adalah jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data bukan rumor apalagi fitnah. Akademisi bisa salah namun tak boleh berbohong," lanjut dia.
Karenanya Dahnil meminta Connie segera membeberkan kepada publik mafia mana saja yang sempat dia singgung agar tak kembali memunculkan rumor apalagi fitnah.
Hal ini perlu dilakukan agar ke depan pemerintah khususnya Kemhan dapat fokus memperbaiki atau memodernisasi sistem alutsista yang ada.
"Pak Prabowo Subianto selalu mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapa pun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista karena ini terkait dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara," kata Dahnil.
Respons Connie
Menanggapi desakan Prabowo itu, Connie mengatakan selaku akademisi bukan tugasnya mengungkap siapa sosok Mister M.
Sebaliknya, menurut Connie tugas mengungkap siapa sosok Mister M ada di Kementerian Pertahanan.
”Menjadi tugas Kemhan bersama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mister M dimaksud. Bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," kata Connie.
Connie menilai pengungkapan adanya mafia pertahanan, termasuk siapa sosok Mister M merupakan hal yang mudah.
Dengan catatan, ada kemauan dari Kemenhan menggandeng KPK menelisik persoalan tersebut.
"Mister M atau Madame M, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata Connie.
"Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Connie berterima kasih atas perhatian Prabowo terkait kabar mafia alutsista yang diungkapnya. Sejumlah pejabat negara, sambung Connie, sudah mengakui keberadaan mafia alutsista.
