Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

KKB Papua

Strategi Tumpas KKB Papua, Kapolri dan Panglima TNI Sambangi Papua, Beri Misi ke Satgas TNI-Polri

Cara dan strategi tumpas KKB Papua. Panglima TNI dan Kapolri sambangi Papua. Temui Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua. Ini hasil pembahasannya.

Editor: Frandi Piring
Dok. Humas Polda Papua
Inilah cara atau strategi tumpas KKB Papua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sambangi Papua, Beri Misi ke Pangdam dan Kapolda 

Irine menilai pelabelan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

“Intinya adalah memang label teroris ini meningkatkan eskalasi konflik di satu sisi,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Ia beranggapan, label teroris terhadap KKB justru makin menciptakan ketakutan di tengah masyarakat setempat.

Lanjut Irine, ia merasa khawatir pelabelan teroris terhadap KKB di Papua justru menutup dialog.

Sebab, menurutnya, dialog sulit dilakukan dalam situasi yang penuh ketegangan.

“Tidak mungkin dialog bisa dilakukan jika situasi seperti yang ketegangan setiap hari berlarut dan dilakukan oleh banyak orang itu masih terus berlangsung,” ujarnya.

Irine menilai, pemberian label teroris untuk KKB di Papua kemungkinan tidak diimbangi dengan investigasi yang mendalam terkait untuk identifikasi terhadap siapa yang masuk katagori tersebut.

Terlebih lagi, penetapan status teroris tersebut dilakukan secara cepat setelah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur akibat kontak tembak dengan KKB.

“Barangkali pendekatan ini tidak diimbangi juga dengan investigasi mendalam mengenai siapa

yang bisa dilabel teroris siapa yang tidak karena dia sangat cepat waktunya pasca Kabinda ditembak,” ucap dia.

Ia pun mengatakan, pendekatan nonmiliteristik masih dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Apabila pendekatan militer terpaksa dilakukan, menurutnya, pemerintah perlu memikirkan cara agar tidak banyak warga sipil yang menjadi korban.

“Jadi sudut pandang saya adalah mengapa pendekatan nonmiliteristik dan saya percaya itu masih tetap dibutuhkan,” ucapnya.

“Jika katakanlah memang tidak bisa dihindari lagi maka harus dipikirkan bagaimana caranya untuk memitigasi agar tidak banyak jatuh korban sipil,” kata dia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan masuknya KKB sebagai organisasi teroris di Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved