Johan Budi Bela 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Janji Tanyakan ke Pimpinan KPK dan Dewas

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Politisi senayan mulai merespons tidak lolosnya 75 karyawan KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait hal ini anggota Komisi III DPR RI Johan Budi memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Mungkin nanti dalam rapat dengar pendapat saya akan tanyakan kepada pimpinan KPK dan Dewas KPK bagaimana jalan keluarnya tanpa harus memberhentikan dan mengurangi hak dan apa yang didapat selama ini pegawai KPK," kata Budi diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (8/5/2021).

Mantan Juru Bicara KPK itu menilai masalah 75 pegawai yang tidak lulus TWK merupakan dampak dari adanya revisi UU KPK.

"Poin saya yang penting di sini adalah alih status yang diakibatkan revisi UU KPK itu jangan punya dampak memberhentikan pegawai KPK," ucap Johan.

Dirinya lebih lanjut mempertanyakan kesamaan TWK yang dilakukan ke pegawai KPK dengan tes ASN pada umumnya.

"Ini perlu dijawab pimpinan KPK, MenPAN-RB, BKN, apakah tes yang sekarang yang mengubah alih status KPK ini diberlakukan sama enggak dengan orang yang masuk ASN itu?" sambung Johan.

"Kalau pesan saya, ini pendapat pribadi, kalau tes itu alih status tidak diperlukan tes seperti itu, masa mereka meragukan teman-teman di KPK yang sudah belasan tahun, 16 tadi angkatan pertama, itu kan bisa dilihat record mereka," tandasnya.

Diketahui, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengonfirmasi ada sekitar 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tes atau seleksi wawasan kebangsaan.

Dari ke-75 orang tersebut, dirinya menjadi orang yang juga tak lolos seleksi.

"Sudah dibuka dan diperlihatkan kepada beberapa pegawai. Jadi beberapa pejabat KPK yang struktural membuka lembaran yang berisi kesimpulan penilaian tersebut dan dari mereka lihat salah satunya namanya saya," kata Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Dia membeberkan ke-75 orang tersebut diisi oleh sejumlah pejabat di KPK, di antaranya 8 pejabat eselon.

"Ada satu pejabat eselon 1, kemudian 3 pejabat eselon 2 saya Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi, kemudian Kepala Biro SDM, kemudian Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi, di eselon 3 ada Kabag Perancangan Perundang-undangan dan Kabag SDM dan sebagainya," tambahnya.

"Yang menarik adalah hampir semua Kasatgas yang berasal dari KPK; tujuh kasatgas di penyidikan dan dua kasatgas di penyelidikan ada di 75 itu, dan seluruh pengurus inti dari wadah pegawai," kata Giri.

Para kasatgas tersebut, dikatakan Giri, tengah menangani kasus-kasus besar, di antaranya Novel Baswedan, Andre Nainggolan, dan penyidik lainnya.