Dianggap Sengaja Membuat Keresahan, Ini 3 KKB yang Terlibat Baku Tembak di Ilaga

TRIBUNMANADO.CO.ID, NEWANGKAWI - Kamis (6/5/2021), rupanya ada tiga kelompok yang terlibat kontak tembak dengan TNI-Polri di Ilaga, Puncak, Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudusy, Jumat (7/5/2021).

"Kelompok Teroris Legakak Telenggen, Kelompok Teroris Larie Mayu, dan Kelompok Teroris Mamboan," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis.

Menurut keterangannya, kontak tembak tersebut terjadi karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut menyerah lebih dulu.

Ia menganggap KKB Papua memang sengaja membuat keributan di Papua.

Ilustrasi KKB Papua. (Facebook TPNPB via Tribunjogja.com)

"Mereka ini sengaja membuat teror di masyarakat. Kelompok mereka," jelasnya.

Iqbal menuturkan, kondisi Papua telah terkendali pasca-kontak tembak tersebut.

Masyarakat juga telah beraktivitas seperti biasa.

"Pasca kontak tembak, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman di bawah perlindungan TNI-Polri."

"Tidak ada pengungsi di Ilaga, yang ada adalah masyarakat mengamankan diri dari serangan KKB.

"Setelah aman masyarakat kembali beraktivitas," terangnya.

Sebelumnya, KKB wilayah Pegunungan Illaga Papua yang kini tengah diburu oleh TNI Polri, kembali berulah dan melakukan penembakan ke arah aparat TNI Polri.

Baca juga: SINOPSIS Ikatan Cinta 7 Mei 2021: Hidup Elsa Tak Tenang, Ingin Curi Hasil Tes DNA Reyna

Baca juga: Ikatan Cinta Jumat 7 Mei 2021: Aldebaran Akan Jujur ke Andin, Ricky Rencanakan Balas Dendam ke Elsa

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Al Qudusy membenarkan peristiwa tersebut.

"Bahwa benar pada Hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19:07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB di Kampung Kimak Distrik Ilaga kabupaten Puncak," ungkap Al Qudusy.

Ia menyebutkan, ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan teroris KKB yang melakukan serangan ke posko aparat.

"Saat ini TNI-Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Tribunnews.com)

Mahfud MD mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, pimpinan BIN, pimpinan Polri, dan pimpinan TNI.

Keputusan tersebut, kata Mahfud MD, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD Papua yang datang kepada pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam, untuk menangani aksi kekerasan di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud MD, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Mahfud MD menjelaskan, definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

Yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Tidak hanya KKB, kata Mahfud MD, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKKB termasuk ke dalam tindakan teroris.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jumat 7 Mei 2021: 18 Daerah Diguyur Hujan, Manado?

Baca juga: Akan Dibuka Akhir Juni 2021, Berikut Syarat Tes Administrasi CPNS, Simak Juga Penyebab Gugurnya

"Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018."

"Maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tegas Mahfud MD saat konferensi pers, Kamis (29/4/2021).

Untuk itu, kata Mahfud MD, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait, untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut.

"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum."

"Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," beber Mahfud MD.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris, sesuai UU 5/2018 tentang Terorisme.

Juga, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB).

Azis mengatakan, kelompok bersenjata di Papua sejatinya para pelaku atau terduga terorisme, karena melakukan teror, ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik.

"Maka mereka adalah teroris."

"Sama halnya dengan kelompok di Poso, di Bima, di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur."

Densus 88 Antiteror Polri. (Tribun Bogor)

"Keengganan pemerintah melakukan pelabelan sebagai terorisme terhadap KKB sejenis Kelompok Egianus Kogoya.

"Bisa jadi adalah suatu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatisme di Papua," kata Azis lewat keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

Azis menuturkan, jangan pernah mengatakan kejadian di Papua bukan terorisme, karena sejatinya terorisme terjadi di sana.

Menurutnya, terorisme yang berakar dari separatisme, persis seperti yang terjadi di Thailand selatan.

Maka, secara penegakan hukum pun UU Pemberantasan Terorisme dapat digunakan.

Walaupun pendekatan pemberantasan terorisme dapat digunakan di Papua, pendekatan terbaik adalah melalui pendekatan kesejahteraan, sosial, ekonomi dan budaya.

Seraya, memberikan rekognisi dan akomodasi terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal yang eksis di sana.

"Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum."

"Begal motor, perampok bank misalnya, juga dapat tergolong KKB, sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api,tajam, dalam aksinya," ulasnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian OPM sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka di luar negeri, untuk merujuk Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (Geneva Convention).

Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang (jus in bello) atau disebut pula hukum humaniter internasional.

Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata non-internasional atau di dalam sebuah negara.

Pada pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando."

"Hal ini yang memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur, yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa."

"Pasal 3 Protokol Tambahan II melarang adanya intervensi dari luar."

"Tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa," bebernya.

Baca juga: BACAAN Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri hingga Orang Lain, Simak Juga Keutamaannya

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021 Sudah Berlaku, Satu Keluarga Batal Adakan Lamaran di Madiun

Azis menegaskan, walaupun belum atau tidak menyetujui dan meratifikasi Protokol Tambahan II, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa.

Karena itu, penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi, kasus serangan OPM atau saat TNI/Polri menindak mereka.

"Penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif, secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang," paparnya.(*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ini 3 Kelompok Teroris yang Serang Aparat di Ilaga Puncak Papua, Dianggap Sengaja Bikin Teror.

Berita lainnya terkait KKB Papua.