Penerapan Larangan Mudik tak Jelas, Robert Winerungan: Kebijakan Setengah Hati Rugikan Pelaku Usaha

Manado.TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah mulai memberlakukan aturan larangan  mudik jelang Lebaran 1442 Hijriah pada Kamis (06/05/2021).

Penerapan aturan yang bertujuan mengendalikan pandemi Covid-19 ini di Sulut terkesan setengah-setengah.

Di mana, ada daerah yang memberlakukan aturan ketat, wajib surat kesehatan untuk bisa lewat dan ada yang tak memberlakukannya.

Dalam kontes perekonomian, kebijakan yang setengah setengah sangat tidak baik. Karena tidak ada kepastian larangan.

Jika kebijakan adalah pelarangan mudik maka seharusnya secara total tidak ada yang akan mudik.

Lalu, moda transportasi khususnya transportasi umum tidak ada lagi. Namun jika ternyata masih ada yang bisa jalan tentunya sangat tidak baik

Artinya satu sisi ada yang bisa dan yang lain dilarang. Saat menjalankan kebijakan yang tidak penuh atau dengan istilah setengah setengah tentu ada yang bisa meraup untung dan pasti ada yang dirugikan.

Padahal seharusnya suatu kebijakan ditempuh tatkala yang suatu kelompok  diangkat atau ditingkatkan keuntungannya maka kelompok yang lain tidak boleh dirugikan sebagai akibat suatu kelompok yang lain ditingkatkan keuntungannya.

Dalam suatu perekonomian kebijakan itu harus pasti agar pelaku usaha bisa mengantisipasi kebijakan yang ada.

Oleh karenanya suatu kebijakan  tidak boleh merugikan suatu kelompok dan menguntungkan kelompok yang lain.

Kebijakan yang pasti akan menguntungkan pemerintah karena ada penerimaan pajak yang bisa dinikmati atau pemberian subsidi di lain pihak kepada usaha yang kena dampak dari kebijakan.

Kebijakan yang tidak pasti akan merugikan perekonomian secara umum karena aktivitas usaha dalam perekonomian tidak jelas.

Dengan adanya pembatasan setengah-setengah akan berdampak pada pengusaha.

Strategi pengusaha dalam mengambil kebijakan sangat sulit karena berhadapan dengan situasi yang tidak pasti.(ndo)