Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Bitung

Perkuat Pengawasan 12 Mil, KKP dan Pemprov Sulbar Lakukan Ini

Sementara itu Sutarta sekretaris Dirjen PSDKP dalam keterangannya, menejalaskan dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi.

Istimewa.
Penandatangan kesepakatan, memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah perairan 12 mil. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Donny Faisal, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Fadli Syamsudin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan penandatangan kesepakatan, memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah perairan 12 mil.

Ramalan Zodiak Besok Senin 3 Mei 2021, Aries Pegang Kendali, Libra Dengarkan Hati Nurani

SOSOK Tandi Kagoya, Pelaku Kriminal Cukup Agresif, Jasadnya Diperlakukan Seperti ini oleh KKB Papua

“Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak. Berlangsung di ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan disaksikan Sekretaris Ditjen PSDKP pak Suharta,” kata Donny Faisal Kepala Pangkalan PSDKP Kota Bitung di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Provinsi Sulut Minggu (2/5/2021).

Sementara itu Sutarta sekretaris Dirjen PSDKP dalam keterangannya, menejalaskan dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi, maka sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan SDKP tentu sangat diperlukan.

Mempertimbangkan kondisi dan kesiapan daerah yang belum merata, maka sinergi dan pendampingan ini perlu dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum yang dapat mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

"Fokus utama kita tentunya adalah agar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga," kata Suharta.

Lanjut Suharta, menyampaikan bahwa dinamika regulasi di bidang pengawasan menuntut kesiapan pemerintah daerah termasuk di bidang pengenaan sanksi administratif.

"Terkait penerapan sanksi administrasi, peran pemerintah daerah sesuai dengan izin yang diterbitkan," terangnya

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Fadli Syamsuddin menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya peningkatan pengawasan di wilayah perairan Sulawesi Barat. 

Dia berharap dukungan pemerintah pusat melalui Ditjen PSDKP ini akan semakin membantu penyelesaian berbagai kasus pelanggaran di wilayahnya.

"Terima kasih, tentu dukungan tersebut sangat kami perlukan," ujar Fadli

PKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung.

Merupakan upaya mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Barat. Ditjen PSDKP juga telah melakukan PKS dengan sejumlah provinsi di Indonesia. (crz/rls)

ASN Sitaro Sambut Gembira Rencana Pembayaran THR

Gempa Bumi Minggu (02/05/21) Tadi Siang, Belum Diketahui Kerusakannya, Ini Magnitudo dan Lokasinya

Gempa Bumi Minggu (02/05/21) Jam 11, Info Terbaru BMKG, Warga Waspada, Ini Lokasi & Magnitudo Gempa

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved