Sejarah OPM di Indonesia, Lahir dengan Janji Bakal Merdeka, Bintang Gejora Simbol 'Perlawanan'

Seiring berjalannya waktu, Belanda selalu mengulur-ulur soal wilayah Papua. Sementara Presiden Sukarno selalu menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Semboyan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun terus digaungkan.

Mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil yang memuaskan.

Hingga kemudian, Sukarno membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Sukarno merumuskan Trikora pada Desember 1961.

Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Papua dari Belanda dengan operasi militer. Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala.

"Batalkan 'negara papua' itu! Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Gagalkan! Kibarkan bendera kita! Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialis Belanda," ucap Sukarno saat berpidato.

Gelagat Indonesia yang semakin serius merebut Papua menyita perhatian internasional. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk bersikap lunak. Amerika Serikat meminta Belanda mau duduk dalam perundingan.

Belanda akhirnya mau duduk berunding yang akhirnya menelurkan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962.

Penentuan Pendapat Rakyat (1969)

Pada tahun 1969 pada akhir nya Perpera dilaksanakan. Soeharto yang pada waktu itu menggantikan Soekarno sebagai Presiden menugaskan Ali Moertopo untuk mengamankan suara.

Dia memiliki kewajiban untuk memastikan Papua tetap menjadi wilayah Indonesia, karena 3 tahun sebelumnya, pada tahun 1967 ditandatangani pemberian Kontak Karya kepada Freeport.

Dengan kontrak karya itu Freeport diberikan hak untuk mengeruk Erstberg alias Gunung Bijih yang kaya tembaga dalam periode 30 tahun.

Dari situlah mulai terjadi konflik-konflik dengan masyarakat Papua. Lokasi freeport adalah daerah yang sakral bagi suku-suku tertentu di Papua, apalagi Perpera hanya dihadiri oleh 1025 orang yang menurut mereka hanyalah orang-orang pilihan dari pemerintah pusat dan juga ada intimidasi.

Mereka yang menolak proses itu kemudian menjadi bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena mereka ingin membentuk sebuah negara-bangsa sendiri di Papua.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFIICIAL: