Profil Seth Jafeth Rumkorem, Presiden & Pimpinan Pertama OPM, Mantan Anggota TNI yang Memberontak

Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat'.

Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM.

Pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua).

Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai 'Provinsi Papua Barat' saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

Papua Dipertahankan Belanda

Sebelum Perjanjian New York, Papua sudah menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Belanda sejak Proklamasi 1945. Kesepakatan sulit tercapai hingga Indonesia bertekad melancarkan operasi militer.

Pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, secara berturut-turut, negara lain memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Namun, tidak dengan Belanda. Usai Perang Dunia II, Belanda datang lagi ke Indonesia dengan tujuan kembali menganeksasi.

Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda kemudian melakukan aktivitas militer secara intensif.

Sejumlah perjanjian untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda dilakukan. Dari mulai Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Perjanjian New York 1962 Disebut Menjadi Pangkal Kekisruhan Yang Terjadi Akhir-Akhir Ini. (wowkeren.com)
Dalam KMB, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, Indonesia harus membayar utang pemerintah kolonial Hindia Belanda di masa silam hingga peperangan yang terjadi sejak 1945.

Belanda mengakui wilayah Indonesia kecuali Irian Barat atau Papua bagian barat (tidak termasuk Papua Nugini).

Daerah tersebut akan tetap dikelola oleh Belanda. Soal Papua akan dibahas kembali satu tahun kemudian.

Seiring berjalannya waktu, Belanda selalu mengulur-ulur soal wilayah Papua. Sementara Presiden Sukarno selalu menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Semboyan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun terus digaungkan.

Mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil yang memuaskan.