Berita Sulut
Anggaran Laptop DPRD Sulut Rp 1,2 Miliar Tak Kena Refocusing, Wakil Rakyat Sentil Perjalanan Dinas
Dalam situasi Pandemi Covid 19, seperti saat ini, pemerintah memberlakukan refocusing anggaran hingga Rp 107 miliar.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - DPRD Sulut menggelontorkan dana Rp 1,2 miliar membeli laptop merek Apple untuk digunakan 45 Anggota DPRD Sulut.
Dalam situasi Pandemi Covid 19, seperti saat ini, pemerintah memberlakukan refocusing anggaran hingga Rp 107 miliar. Dana perangkat daerah di Sulut dipangkas kemudian dialihkan untuk penanganan Covid 19.
Namun rupanya khusus pengadaan laptop tak kena refocusing
Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu mengatakan, pengadaan laptop ini sedang dalam proses tender diharapkan cepat selesai agar Pimpinan dan Anggota DPRD bisa secepatnya menggunakan.
Glady mengatakan, saat ini banyak rapat Pemerintah dilakukan secara virtual sehingga dibutuhkan fasilitas laptop untuk menunjang kinerja DPRD.
Ketua Fraksi Golkar, Rasky Mokodompit mengungkapkan, soal refocusing, DPRD juga ikut.
Ada rencana pengadaan mobil pimpinan DPRD dibatalkan. Begitu pun pos perjalanan dinas ikut kena refocusing
"Pengadaan laptop ini dipertahankan mungkin karena sudah mencukupi presentase kebijakan refocusing," kata Anggota DPRD Sulut dari dapil Bolmong Raya ini.
Pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan refocusing, semua perangkat daerah kena imbas termasuk DPRD Sulut.
Pengamat Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka mengatakan, pengadaan laptop kurang pas di masa Pandemi seperti saat ini.
Harusnya ketimbang laptop, dana bisa digunakan untuk kebutuhan lebih mendesak.
Pandemi Covid 19 ini mengakibatkan terjadi gangguan termasuk di pemerintahan, makanya ada refocusing. Dalam APBD, pendapafan dan belanja tidak seimbang.
"Sebab itu ada kebijakan di tempat tertentu diefisienkan dibutuhkan anggaran lain. Sementara yang tidak mendesak ditunda. Kemudian puncul pengadaan ini, Pakah waktunya tepat? Kayaknya tidak," ungkap Jebolan Universitas Gajah Mada ini.
Karena pandemi Covid 19 saat ini, maka banyak kebutuhan lain ketimbang laptop. Persoalannya hanya pada masalah timming.
"Kalau di kondisi normal tidak ada salahnya anggota DPRD diberikan laptop untuk menunjang kinerja mereka, tapi ini kondisi Pandemi, masih banyak anggaran dibutuhkan untuk penanganan Covid 19," katanya
Pengadaan ini dinilai ada ketidak konsisten, dana seharusnya bisa memulihkan ekonomi masyarakat, tapi digunakan untuk pengadaan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
"Kurang kepekaan situasi berkembang, nanti akan ada reaksi dari publik. Dimana semua mengencangkan ikat pinggang, sementara di lembaga legislatif rumahnya rakyat terjadi seperti ini, pengadaan yang tidak terlalu dibutuhkan yang bisa ditunda," ujarnya
Harusnya pengadaan laptop Rp 1,2 miliar pos anggaran yang bisa direfocusing
Ketimbang laptop ada baiknya pengadaan masker, bansos, atau perlindingan dari pandrmi
"DPRD kan sudah mendapat pelajaran 2 kali gedungnya di tutup karena ada yang kena Covid 19, kenapa tidak mempertimbangkan menunjang kegiatan perlindungan Covid 19," ujarnya.
Hal itu hanya satu di antara pilihan penggunaan anggaran, masih banyak pilihan lainnya ketimbang laptop.
DPRD Sulut menyiapkan anggaran Rp 1,2 Miliar untuk pengadaan Laptop Apple MacBook.
Dana sebesar itu digunakan untuk membeli 45 unit laptop sesuai jumlah Anggota DPRD Sulut di Gedung Cengkih.
Per unitnya harga laptop tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 jutaan. Maklum merek tersebut termasuk kategori premium.
Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu mengatakan, pengadaan laptop ini untuk menunjang kinerja Anggota DPRD
Apalagi di masa Pandemi Covid 19 ini kerja-kerja yang dilakukan berbasis teknologi
"Termasuk pelaksanaan rapat secara virtual butuh menggunakan laptop, kalau pakai HP sering terganggu kan digunakan untuk menerima telepon," ujarnya.
Adanya laptop ini lebih memudahkan dalam bekerja.
Pemerintahan sekarang pun sudah berbasis teknologi informasi, satu contoh misalnya ketika Anggota DPRD perlu menginput pokok pikiran yang dimasukan dalam sistem.
"Laptop ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja dewan agar tidak ada hambatan," ujar Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut ini.
Sebab itu di APBD 2021 dianggarkan dana Rp 1,2 miliar
"Dalam proses lelang, semoga bisa cepat tuntas sehingga tidak keluhan lagi dari pimpinan dan anggota DPRD dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi," kata Mantan Pejabat Pemkab Minahasa ini.
• Pergantian Rezim Kepala Daerah di Sulut Ancam Jabatan Sekretaris Daerah
• Arti Mimpi Tentang Anggur, Sering Dikaitkan dengan Kebijaksanaan hingga Pengorbanan, Ini Tafsirnya
• BREAKING NEWS: Wagub Steven Kandouw Resmikan Luwansa Hotel and Convention Center Manado