SOSOK Farah Puteri Nahlia Anggota DPR RI, Putri Kapolda Metro Jaya yang Dilamar Putra Kapolda Sulsel

Hal ini dibuktikan ketika ia pernah membantu memulangkan TKW asal Subang yang bermasalah di luar negeri. (3)

TKW bernama Ibu Een itu sudah lama tidak digaji dan tidak dapat pulang dari negara tempat dia bekerja meskipun sudah beberapa kali berusaha.

Berkat koordinasi Farah Puteri Nahlia dengan BPNTKI, akhirnya keinginan Ibu Een dapat tercapai.

Sejak saat itulah tergugah hati Farah Puteri Nahlia untuk menjadi anggota dewan.

Farah Puteri Nahlia berkeinginan untuk memanfaatkan ilmunya ke dalam perancangan UU di bidang pertahanan dan keamanan, intelijen, dan informasi publik.
Ia terutama tertarik dengan isu terkait hak-hak TKI karena di dapil saya sendiri banyak yang bekerja sebagai TKI. (5)

Dari kasus Ibu Een, Farah Puteri Nahlia mempelajari Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS).

Tiga kota yang ia singkat menjadikan SMS sebagai daerah pemilihannya.

Farah Puteri Nahlia menyampaikan terkait program lima tahun kedepan, saat dirinya lolos menjadi anggota DPR, akan membentuk Paguyuban Neng Farah.

Organisasi itu bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan dalam membangun Subang, Majalengka, dan Sumedang.

Selain itu, Farah Puteri Nahlia juga berencana melakukan pengembangan UMKM untuk mendorong ekonomi masyarakat kecil.

Akan ada skill training memasak produk khas lokal, menjahit atau bimbel atau konsultasi gratis untuk para pelajar. (6)

Farah Puteri Nahlia menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Garut dan Tasikmalaya) dan berhasil mengantongi 113.263 suara.

Sesuai latar belakang keilmuannya, Farah Puteri Nahlia duduk sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. 

Sesuai latar belakang keilmuannya, di DPR  Farah duduk sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

"Saya ingin memanfaatkan ilmu saya seprofesional mungkin ke dalam perancangan UU di bidang pertahanan dan keamanan, intelijen, dan informasi publik.