Politisi PDIP Sebut 'Narasi Tanpa Aksi, Itu Tong Kosong' soal Pidato Anies Baswedan yang Dipuji PBB

Anggota Komisi B DPRD DKI ini membeberkan bukti tidak adanya terobosan yang dibuat Anies demi mengurangi emisi karbon di ibu kota.

Pertama, integrasi transportasi lewat program Jaklingko yang selama ini dibanggakan Anies masih jauh dari kata berhasil dan justru cenderung amburadul dalam pelaksanaannya.

"Angkutan terintegrasi jauh dari target, padahal sisa masa kerja hanya sampai Oktober 2022," kata dia.

Kemudian, program Jakarta bebas emisi pada 2050 yang dicanangkan Anies disebut Gilbert sulit terlaksana.

Sebab, masa bakti Anies di Jakarta hanya hingga 2022 mendatang. Sedangkan, program yang dibuat orang nomor satu di DKI dibuat hingga 2025 mendatang.

"Bung Anies bicara sampai 2050, padahal masa jabatannya hanya sampai 2022. Selama menjabat juta lebih memprioritaskan sepeda yang tidak mungkin mengatasi kemacetan sebagai sumber emisi karbon, tetapi transportasi publik yang jadi jawaban untuk itu," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan jurus jitunya dalam mengatasi perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan belakangan ini.

Hal ini disampaikan Anies langsung dihadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) António Gutteres dalam virtual forum bertajuk 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations'.

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan sejumlah terobosan, gagasan, dan solusi yang bisa dilakukan PBB dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

"Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari PBB. PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota dunia," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (18/4/2021).

Pertama, Anies meminta PBB mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota.

"Itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim," ucapnya.

Kemudian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mendorong PBB untuk meminjamkan tangannya agar terjadi integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi dan kebijakan.

"Dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal," ujarnya.

Mendengar usulan dari Anies, Sekjen PBB António Gutteres langsung menginterupsi Anies dan mengaku setuju dengan terobosan yang dibuat orang nomor satu di DKI itu.