Reshufle Kabinet
Nasdem Dukung Kadernya Jadi Menteri, PDIP Berpeluang Tambah, PAN Bikin Koalisi Pemerintah Lebih Kuat
Wacana reshuffle Kabinet Jokowi dan Ma'aruf Amin membuat partai koalisi ikut mempersiapkan kadernya yang dibutuhkan
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wacana reshuffle Kabinet Jokowi dan Ma'aruf Amin membuat partai koalisi ikut mempersiapkan kadernya yang dibutuhkan Presiden Joko Widodo.
Kabarnya menantu Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang merupakan kader NasDem ikut dilirik istana untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju.
Merespons hal ini, Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh mendukung jika Presiden Jokowi berniat merekrut kadernya untuk diangkat jadi menteri dalam rencana reshuffle kabinet yang belakangan kencang berhembus dari Istana.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Ahmad Ali mengatakan, setiap partai politik akan senang jika kadernya dianggap layak dan punya kompetensi menduduki jabatan publik. Apalagi jabatan menteri di kabinet.
Pihaknya memastikan siapa saja kader NasDem yang dianggap mumpuni, akan mereka dukung mengisi posisi tersebut.
Salah satu kader Nasdem yang disebut akan mengisi kursi menteri adalah Rapsel Ali yang tak lain adalah menantu Wakil Presiden Maruf Amin.
Namun dia menegaskan, kewenangan mengangkat siapa saja yang akan jadi menteri dalam reshuffle nanti sepenuhnya di tangan Presiden.
Rapsel Ali dikabarkan diundang ke Istana menghadapi Presiden Jokowi di tengah wacana reshuffle kabinet.
Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan ini belakangan ramai diberitakan akan mengisi posisi Menteri Investasi yang merupakan kementerian baru.
Baca juga: Isu Peselingkuhan Mereda, Nissa Sabyan Kembali Muncul di Layar Kaca, Iis Dahlia Bereaksi
Baca juga: Valentino Rossi Menggerutu Start di Urutan 17, ini Masalah Utama Rider Italia Berjuluk The Doctor
Ahmad Ali mengatakan, pada dasarnya, mereka tidak pada posisi menyodorkan kader.
Bagi dia, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan.
“Sebagai partai pasti senang kalau ada kader dianggap layak atau mumpuni menjadi menteri.
Namun kami paham benar bahwa mengangkat atau memberhentikan seseorang pada suatu jabatan, itu menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya kepada wartawan.
Rapsel mengakui bertemu Presiden Jokowi pada Rabu, 14 April lalu.
Sehari setelahnya, mantan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulawei Selatan dan Ketua Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (Ardin) Sulawesi Selatan itu mengaku juga bertemu dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.
