Reshuffle Kabinet
5 Menteri Ini Disebut Layak untuk Diganti, Satu Diantaranya Dianggap Ceroboh
Kelompok sukarelawan Jokowi Mania atau Joman menyebutkan ada sekira 5 nama menteri yang memang harus diganti dalam perombakan kabinet.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu reshuffle kabinet kian berhembus kencang.
Perombakan Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Hal tersebut pun mendapat respons dari sejumlah kalangan.
Baca juga: Sosok Prananda Prabowo, Kakak Puan Maharani Diisukan Jadi Penerus Megawati Sebagai Ketum PDIP
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Sudah Dikofirmasi Pihak Istana, Ada Kementerian Baru dan Peleburan Kementerian
Kelompok sukarelawan Jokowi Mania atau Joman menyebutkan ada sekira 5 nama menteri yang memang harus diganti dalam perombakan kabinet kepemerintahan Presiden Joko Widodo mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer dalam tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas Tv pada Selasa (13/4/2021).
Menurut Joman, nama-nama menteri yang layak diganti di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan juga Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.
Juga Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga diramal bakal diganti.
Dari kelima nama menteri tersebut, Joman menilai mereka tidak memiliki kemanpuan yang cukup.
"Hanya coba mengkritisi beberapa dari kementerian hari ini yang secara kinerja, menurut kami diluar ekspetasi kita sebagai masyarakat," ujanr Immanuel.
"Dari lima ini kita lihat Pratikno, M Luthfi, dan Djalil kemudian ada Joni G Plate, juga begitu juga Yasin Limpo."
"Dari kelima ini, kita lihat mereka tidak punya track record, yang cukup layak untuk diganti," ujar Immanuel.
Menurut Immanuel, satu di antara mereka, Pratikno dianggap melakukan kecerobohan berkaitan dengan data-data evaluasi yang disampaikannya kepada Jokowi.
Immanuel menyampaikan, satu di antara kecerobohannya yakni tentang Omnibuslaw.
Pratikno dianggap ceroboh dan memalukan saat salah dalam menyampaikan pasal-pasal.
Immanuel menganggap demikian, tak lain karena Pratikno sebagai menteri menjelaskan itu persoalan salah ketik.
"Kita ada beberapa pertimbangan, 3 kamu Pratikno melakukan kecerobohan-kecerobohan berkaitan dengan data-data yang disampaikan (evaluasi) ke Jokowi, salah satunya Omnibus Law."
"Beliau (Pratikno) menyampaikan secara gamblang persoalan pasal-pasal yang salah itu dianggap (Pratikno karena) persoalan salah ketik, itu kan secara moral dan akademik, itu kan cara yang memalukan," terang Immanuel.
Selain Pratikno, Joni G. Plate dari Partai Nasdem juga dinilai Joman layak diganti.
Sekeretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa menganggap kritik soal kinerja menteri adalah hal yang wajar.
Akan tetapi, jangan sampai kritikan itu mengintervensi hak prerogatif Presiden.
"Ya menurut saya kritik itu hal yang wajar saja ya, terhadap penilaian kinerja-kinerja para menteri dan itu menurut saya kritikan menjadi penting juga."
"Ini bagian dari sebuah kontrol, tapi terlepas dari kritikan itu semua saya ingin menggaris bawahi bahwa terkait dnegan reshuffle itu kan hak proregatif Presiden."
"Dan tentu Presiden punya banyak pertimbangan, punya banyak bahan dan tentu itu juga sudah punya bayak hasil evaluasi dalam kinerja masing-masing menterinya."
Saan juga menegaskan, jika Jokowi memutuskan untuk dilakukan reshuffle, pastinya orang-orang tersebut juga layak di reshuffle.
"Tapi terlepas dari kritikan itu semua, saya ingin menggaris bawahi, bahwa terkait dengan reshuffle itu kan hak proregatif Presiden dan tentu Presiden punya banyak pertimbangan, punya banyak bahan dan tentu itu juga sudah punya bayak hasil evaluasi dalam kinerja masing-masing menterinya," ujar Saan.
Diketahui isu perombakan kabinet menguat seiring dikeluarkan rencana penggabungan kementerian baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Joman Ungkap 5 Menteri Layak Diganti, Saan Mustopa: Jangan Mengintervensi Hak Prerogatif Presiden
