Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Terkini Nasional

Ali Ngabalin Tak Menolak, Diangap Layak Gantikan Moeldoko: Saya Sudah Bilang Sama Anak dan Istri

Yan Harahap berkomentar tentang kesiapan  Ali Mochtar Ngabalin untuk ditempatkan menjadi Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Moeldoko.

Editor: Rhendi Umar
winnetnews.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP ) Ali Mochtar Ngabalin melaporkan 2 orang ke Polda Metro Jaya. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Yan Harahap berkomentar tentang kesiapan  Ali Mochtar Ngabalin untuk ditempatkan menjadi Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Moeldoko.

Sambil menautkan link berita tentang pemberitaan mengenai pernyataan Ngabalin tersebut, Yan mengebut Ngabalin mudah terapancing. Sebelumnya

"Sedaaaap... pantang dipancing sikit," tulis Yan di akun Twitternya, Jumat (2/4/2021).

Sebelumnya, politisi Demokrat lainnya, Syahrial Nasution memberikan pandangannya tentang kepantasan Ngabalin menggantikan Moeldoko sebagai kepala KSP.

Ngabalin dipandang cocok lantaran dianggap loyal terhadap Presiden Joko Widodo.

"Selain bro @Fahrihamzah, Bang Ali Ngabalin juga cocok jd KSP menggantikan Moeldoko. Sangat dikenal publik loyal kepada Pak @jokowi. Akan lebih baik lagi kalo Pak Moeldoko mundur dari Ketum KLB Abal-abal yang sdh ditolak Kemenkumham. Meninggalkan para calo politik dan tetap jadi KSP," tulis Syahrial.

Ngabalin pun berterimakasih atas dukungan dari Syahrial.

Dia menyatakan, siap ditempatkan di mana saja, termasuk menjadi kepala KSP jika amanat itu diberikan kepadanya.

"Jangankan itu semua, kalau satu waktu bangsa dan negara Republik ini harus membutuhkan nyawa dan jiwa raga kita-kita ini ya, saya khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan khawatir, saya sudah bilang sama anak dan istri saya," tutur Ngabalin dalam pemberitaan yang dikomentari Yan Harahap.

Peringatkan SBY jangan usik Moeldoko

dalam kesempatan berbeda, Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak melindungi Kepala KSP Moeldoko terkait polemik Partai Demokrat.

Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas dengan adanya keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Tidak, tidak (Presiden tidak melindungi). Beri tahu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jangan lagi sebut-sebut KSP Moeldoko," ujar Ngabalin dikutip dari Kompas.com (Jaringan Warta Kota), Jumat (1/4/2021).

"Jangan lebai deh. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah mengambil keputusan menolak hasil KLB dan itu sudah clear. Tidak ada urusannya KSP dan tidak ada urusannya Pak Moeldoko itu sambung-menyambung tidak ada," ucap dia lagi.

Dia pun memastikan bahwa keputusan Kemenkumham merupakan sikap negara terhadap polemik kepengurusan Partai Demokrat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved