Pasca Kubu KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, Masih Adakah Perlawanan? AHY Lolos dan Bersiap Capres

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ditolaknya Partai Demokrat Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko, menyisahkan tanpa para politikus di tanah air. Akankah kubu Moeldoko tetap melakukan perlawanan atau kedua kubu akan bersatu dan mempersiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuju Calon Presiden tahun 2024.

Beberapa tanya ini akan mulai berproses ke depan. Karena dengan ditolaknya kubu Partai Demokrat versi KLB, maka AHY akan leluasa mempersiapkan diri menjadi Capres.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan dengan telah keluarnya keputusan Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara telah selesai.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, (selainnya itu) berada di luar urusan pemerintah," kata Mahfud saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam penyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021). 

Mahfud mengatakan, penyampaikan keputusan pemerintah ini merupakan murni persoalan hukum.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga membantah penyampaikan hasil verifikasi dari pemerintah terlambat. 

Hal ini karena hasil verifikasi itu disampaikan dua minggu setelah penyerahan dan perbaikan berkas.

"Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu."

"Persis setelah seminggu kita umumkan. Itu tidak terlambat, sudah sangat cepat. Karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian di hukum adminsitrasi," terangnya. 

KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi atas permohonan itu berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Yasonna mengatakan, Partai Demokrat versi KLB sebelumnya masih belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan.