Breaking News:

Partai Demokrat

Kubu Moeldoko Resmi Ditolak Pemerintah, Putra Presiden SBY Tetap Jabat Ketua Umum Partai Demokrat

Diketahui hal tersebut sudah diumumkan Pemerintah oleh Menteri Hukum dan HAM dan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Kolase Wartakotalive.com/Kompas.com/Kristianto Purnomo/Antara Foto/Muhammad Adimaja
Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait perseteruan Partai Demokrat kubu Moeldoko dan Putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono.

Diketahui hal tersebut sudah diumumkan Pemerintah oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dari pengumuman tersebut Partai Demokrat kubu Moeldoko resmi ditolak.

Baca juga: Keputusan Kapolri, 1062 Polsek di Seluruh Indonesia Tak Lagi Lakukan Penyidikan

Baca juga: Masih Ingat Polwan dan Seniornya Terciduk di Hotel? Ngaku Curhat, Suami: Wow Curhat Kok di Kamar

Baca juga: Mulyono Dibakar Hidup-hidup Tetangga, Usai Insiden Istri Korban dan Pelaku, Nasihatin Tuh Bini Lo

Selengkapnya TONTON DISINI

Resmi, Pemerintah mengumumkan hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko Rabu 31 Maret 2021 dinyatakan ditolak

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui konferensi pers.

Sementara itu Mahfud MD menegaskan dengan keputusan menolak KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko maka semua sudah selesai untuk urusan di pemerintah.

"Ini sudah selesai berada diluar urusan pemerintah, murni itu soal hukum," tegasnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Kemenkumham Tubagus Erif dalam sebuah undangan peliputan kepada awak media.

"Terkait dengan perkembangan Partai Demokrat terkini, Menkopolhukam dan Menkumham didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM akan mengadakan Press Conference secara virtual," kata Tubagus kepada Kompas.com, Rabu 31 Maret 2021.

Namun belum ada kepastian apakah konferensi pers siang nanti akan mengagendakan soal pengumuman keputusan mengenai diterima atau ditolaknya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh Kemenkumham.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kemenkumham terkait agenda tersebut.

Diketahui, usai kisruh Partai Demokrat mencuat ke publik, Menkumham Yasonna Laoly pun berjanji akan bersikap objektif dalam menangani dualisme dalam partai berlambang bintang mercy tersebut.

Dia juga meminta pemerintah tak dibawa masuk dalam kisruh internal Partai Demokrat.

"Tunggu saja, kita obyektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat itu saja," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Maret 2021.

Yasonna mengatakan, ia telah menerima laporan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap berlangsungnya KLB Deli Serdang.

Akan tetapi, Yasonna menilai masalah itu masih bersifat internal selama belum ada pengajuan berkas pengesahan kepengurusan KLB tersebut.

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” ujar Yasonna Kubu KLB serahkan dokumen kepengurusan ke Kemenkumham Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham telah menerima dokumen dari kubu KLB pada 15 Maret 2021.

Yasonna pun membenarkan informasi tersebut saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu 17 Maret 2021.

Menurutnya, Kemenkumham akan memeriksa ketentuan Undang-Undang (UU) serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai dan dokumen pelaksanaan KLB sebelum menentukan keabsahannya.

"Jadi kita cross check saja dari SK (surat keputusan) dan lain sebagainya," ucap Yasonna.


Foto : AHY dan Moeldoko. (istimewa)

Beri waktu tujuh hari lengkapi

Empat hari kemudian, tepatnya Minggu 21 Maret 2021 Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham memberi waktu tujuh hari atau satu minggu bagi kubu KLB untuk melengkapi dokumen pertemuan di Deli Serdang.

Yasonna sendiri mengaku telah mendapatkan dokumen dari kubu KLB pada Jumat 19 Maret 2021.

"Hari Jumat sudah dilaporkan kepada saya, (dan) dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya, ada waktu tujuh hari, maka kami beri waktu mungkin Senin 22 Maret 2021 atau Selasa 23 Maret 2021 diberikan ke kami untuk kami lihat lagi,” kata Yasonna dikutip dari Antara, Minggu 21 Maret 2021.

Dia mengungkapkan, jika pihaknya telah menerima dokumen secara lengkap, maka kementerian akan meneruskan prosesnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Kalau tidak lengkap ya kami akan ambil keputusan (lebih lanjut),” ucap Yasonna.

AHY Langsung Gelar Konfrensi Pers

Partai Demokrat akan menggelar konferensi pers terkait keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai sengketa kepengurusan partai, Rabu 31 Maret 2021 siang.

"Iya, begitu selesai (konferensi pers Kemenkumham) langsung kita mulai," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada Kompas.com, Rabu.

Adapun konferensi pers tersebut akan dilakukan di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Herzaky mengatakan, konferensi pers akan langsung dimulai setelah konferensi pers Kemenkumham terkait keputusan itu selesai dilakukan.

Dalam undangan yang disebarkan kepada awak media, Partai Demokrat menginformasikan bahwa konferensi pers akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat mengundang saudara/i untuk meliput konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Maret 2021, sesaat setelah konferensi pers Kemenkumham," tulis Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ni Luh Putu Caosa Indryani dalam undangan yang disebarkan kepada wartawan.

Foto : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. (KOMPAS.COM)

Adapun Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menggelar konferensi pers siang ini sekitar pukul 12.30 WIB.

Adapun agenda konferensi pers itu, Kemenkumham akan memutuskan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Baca juga: Soal Manuver di Demokrat, Moeldoko: Saya Tidak Pernah Mengemis Pangkat dan Jabatan Hal itu pun dibenarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar.

"Selamat pagi. Iya betul, mas akan mengagendakan hal tersebut," ucap Cahyo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu.

Kisruh Partai Demokrat telah berlangsung sejak Februari 2021. Saat itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan adanya kelompok yang ingin melengserkan dirinya.

Ia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Pada Jumat 5 Maret 2021, kubu GPK-PD menggelar kongres luar biasa (KLB) yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul BREAKING NEWS - KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Resmi Ditolak Pemerintah, https://pontianak.tribunnews.com/2021/03/31/breaking-news-klb-partai-demokrat-kubu-moeldoko-resmi-ditolak-pemerintah?page=all.

Editor: Glendi Manengal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved