Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sektor Pertambangan Rakyat Bumi Nyiur Melambai mendapat angin segar di tengah kontroversi pertambangan tambang tanpa izin.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI  Ridwan Djamaluddin turun tangan langsung meninjau lapangan terkait akan dikeluarkannya izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Sulut, Jems Tuuk mengharapkan, kunjungan Dirjen Minerba akan memberikan solusi bagi pertambangan rakyat

"Harus diketahui gambang tambang rakyat itu memberikan kontribusi Rp 6 triliun untuk perekonomian Sulut," ujar Anggota DPRD Sulut ini.

Jems punya hitungannya, Pertambangan Rakyat  di Sulut menghidupi sedikitnya 450.000 orang dari hasil tambang. 

Tercatat ada 150.000 penambang rakyaf di Sulut.  Tiap bulannya bisa menghasilkan 400-500 kilogtam emas. 

"Tiap tahun bisa memproduksi 6 ton emas yang angkanya mencapai Rp 6 triliun ," kata dia. 

Ia mengapresiasi tambang dikelola rakyat sudah  diusulkan WPR sehingga bisa memberi legalitas, 

"Pak Gubernur Olly Dondokambey jadi yang terdep memperjuangkan. Ini fakta, " ungkap Wak Rakyat Dapil Bolmong Raya

Rapat Bersama