Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Impor Beras

Impor Beras Jadi Polemik, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Akan Hingga Juni 2021 dan Hentikan Perdebatan

Ia pun menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Bulog. Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu anggaran penyerapa

Editor: Fistel Mukuan
Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak buka suara soal gejolak Partai Demokrat dinilai sudah tepat. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Impor beras menjadi polemik di kalangan masyarakat saat ini.

Menanggapi hal itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan melakukan hal itu.

Jokowi memastikan tidak ada impor beras, setidaknya hingga Juni 2021.

Hal itu ia lontarkan menanggapi polemik wacana impor beras yang mengemuka selama ini.

”Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia.

Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).

Jokowi mengungkapkan, pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Bulog. Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu anggaran penyerapan tersebut.

"Saya pastikan beras petani akan diserap Bulog dan saya segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk bantu terkait anggarannya. Saya tahu Indonesia masuk masa panen dan harga beras di petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, perdebatan yang timbul mengenai impor beras akan berdampak buruk pada harga jual gabah petani. Ia menyebut harga gabah di tingkat petani bisa turun jika perdebatan dilanjutkan.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.

Rencana itu pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan keputusan impor diambil dengan perhitungan yang matang dengan ketersediaan di Perum Bulog.

Ilustrasi
Ilustrasi (NET)

Menurutnya, terdapat notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebanyak 500 ribu ton. Pengadaan beras tersebut bisa berasal dari impor.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved