Penanganan Covid
Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK, Desak Usut Dugaan Mafia Pengelolaan Distribusi Vaksin
Mahasiswa kembali menunjukkan eksistensinya untuk mengkritisi pemerintahan negara ini. Terakhir, DPP GMNI melakukan unjuk rasa
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mahasiswa kembali menunjukkan eksistensinya untuk mengkritisi pemerintahan negara ini. Terakhir, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/3).
Saat itu para mahasiswa ini mendesak KPK untuk turun tangan membongkar keterlibatan mafia vaksin dalam pengelolaan distribusi vaksin.
Dugaan keterlibatan mafia vaksin itu dicurigai GMNI ketika BPOM tidak mengeluarkan izin untuk memproduksi vaksin Nusantara secara massal dan didistribusikan ke masyarakat Indonesia. Padahal kebutuhan vaksinasi Indonesia terbilang tinggi.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam orasinya menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM.
"Vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM.
Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang," ujar Imanuel, dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Wenny Lumentut Harapkan Tribun Manado Terus Menjadi Mata dan Telinga Mengawal Pemerintahan
Baca juga: Demokrat Kubu KLB Yakin Akan Disahkan KemenkumHAM, Ungkap 14 Pasal di AD/ART Langgar UU Parpol
Imanuel juga menyoroti pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam distribusi vaksin tersebut agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan transparan dalam mengambil kebijakan.
"Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid," kata dia.
"Kita minta agar pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan distribusi Covid. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente," tegasnya.
Alimun Nasrun, yang merupakan koordinator aksi turut menyampaikan tentang pentingnya pendistribusian vaksin Covid, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan Covid.
"Distribusi vaksin Covid ini adalah hal yang sangat dinanti, khususnya bagi tenaga kesehatan yang sejak awal berjuang sebagai garda terdepan melawan Covid.
Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam pengelolaan distribusi vaksin", ujar Ali.
Ali juga menekankan pentingnya untuk mendorong KPK menyelidiki terkait dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
"GMNI akan mendorong lembaga KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran petinggi BPOM. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan," kata Ali.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPP GMNI Desak KPK Bongkar Dugaan Mafia dalam Pengelolaan Distribusi Vaksin, https://www.tribunnews.com/corona/2021/03/25/dpp-gmni-desak-kpk-bongkar-dugaan-mafia-dalam-pengelolaan-distribusi-vaksin?page=all.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
