Sosok Saleh Partaonan Daulay, Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan, Ini Profinya

- SD , SDN 2 Sibuhuan. Tahun: 1981 - 1987
- SMP , MTsN YAPI Sibuhuan. Tahun: 1987 - 1990
- SMA , MAN I Medan. Tahun: 1990 - 1993
- S1 , USU Medan. Tahun: 1993 - 1997
- S2 , UI - Jakarta . Tahun: 2000 - 2002
- S2 , UIN Syahid Jakarta. Tahun: 1998 - 2000
- S2 , Colorado State University. Tahun: 2007 - 2009
- S3 , UIN Syahid Jakarta. Tahun: 2004 - 2009

Riwayat Pekerjaan:

- UIN Syahid, Sebagai: Dosen. Tahun: 2009 - 201

- IAIN Raden Fatah, Sebagai: Dosen. Tahun: 2001 - 2009

Riwayat Organisasi:

- PP Pemuda MUhammadiyah, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2010 - 2014
- MUI Pusat, Sebagai: Ketua Komisi Luar Negeri. Tahun: 2010 - 2015
- ICMI Pusat, Sebagai: Wakil Sekretaris Dewan Pakar. Tahun: 2010 - 2015
- PP Muhammadiyah , Sebagai: Sekretaris LH dan HAM. Tahun: 2005 - 2010
- IMM, Sebagai: Ketua Komisariat. Tahun: 1995 - 1997
- Himpunan Mahasiswa Islam , Sebagai: Bendahara Komisariat. Tahun: 1994 - 1995

Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan

Baru-baru ini, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.

Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.

Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'

Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.

Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.